Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Demokrat siap bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
AHY menuturkan jika Demokrat juga akan memperjuangkan jika ada aspek perjuangan yang serupa dengan MUI.
"Di sisi kami, secara politik terus memperjuangkan berbagai aspek yang serupa, tentu juga berbicara tentang umat Islam, tentang rakyat, dan negara secara keseluruhan," kata AHY dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Saat mengunjungi Kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang tadi, AHY menyampaikan kesiapan di dalam bersinergi dengan MUI tersebut.
AHY mengatakan Demokrat sangat menghormati MUI, sebagai lembaga independen yang mengkoordinasikan berbagai organisasi Islam di Indonesia, terus memperjuangkan segala hal yang menyangkut kepentingan bangsa, negara, serta umat Islam.
AHY juga mengatakan ada banyak hal yang bisa dilakukan kerja sama dan saling menguatkan satu sama lain.
Contohnya di berbagai isu tertentu, apabila ada yang memiliki kesamaan cara pandang dengan suara MUI, Demokrat bisa memperkuat melalui suara anggota DPR RI maupun DPRD di berbagai wilayah.
"Sebaliknya kami juga berharap jika ada perjuangan Partai Demokrat yang senada dengan perjuangan MUI, bisa juga disosialisasikan di akar rumput, terutama di kalangan umat Islam," kata AHY.
Pertemuan yang berlangsung hangat selama hampir dua jam itu, secara khusus juga membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang beberapa waktu lalu menjadi kontroversi di Indonesia.
"Alhamdulillah Partai Demokrat dan MUI tegas menolak RUU HIP," kata AHY.
Menurut Demokrat, RUU HIP itu adalah sebuah kemunduran (set back) secara historis, yang dapat menimbulkan masalah baru yang tidak diperlukan di saat Indonesia sedang fokus untuk melawan pandemi COVID-19.
AHY tidak ingin ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang bisa memecah belah kebersamaan bangsa Indonesia, serta membentur-benturkan Pancasila dengan Islam, kemudian membawa isu ideologi yang sebetulnya sudah lama ditinggalkan di belakang.
"Karena kita mempunyai tujuan besar bersama di mana Pancasila final dan NKRI harga mati. Tapi yang jelas tujuan besar kita tidak sepi dari tantangan ketika kita memproyeksikan diri kita untuk mencapai kemajuan dalam 5-10 tahun ke depan bahkan sampai 2045. Yang jelas, jangan menghadirkan isu-isu baru yang sebetulnya tidak relevan dan kontekstual terhadap kondisi bangsa dan perjuangan kita," tegasnya.
AHY datang Kantor Pusat MUI didampingi Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsha, Bendahara Umum Demokrat Renville Antonio, Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) Zulfikar Hamonangan, Wasekjen Agust Jovan Latuconsina, dan Direktur Eksekutif Sigit Raditya.
Rombongan mereka diterima Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi yang didampingi Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Djaidi, Ketua Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam KH Sodikun, Ketua Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Prof Dr Amany Lubis, serta Wasekjen MUI H Misbahul Ulum, Dr Nadjamuddin, Rofiqul Umam Ahmad MH, dan KH Sholahudin Al Aiyub.
Kunjungan itu, kata AHY sudah lama direncanakan, apalagi kantor DPP Partai Demokrat bertetangga dengan kantor MUI.
Namun, kata AHY, mengingat dinamika situasi negara saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, kunjungan baru bisa diwujudkan kali ini.
Sementara itu. Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi juga menjelaskan bahwa tujuan kedatangan pimpinan Partai Demokrat adalah untuk silaturahmi.
"Tujuan utama dari kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya ke kantor MUI adalah untuk silaturahmi," kata Muhyiddin.
Ia juga menyampaikan bahwa Demokrat memiliki kesamaan cara pandang dengan MUI dalam beberapa isu yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.
"Semoga kunjungan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Insya Allah," katanya.
Demokrat siap bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia
Selasa, 14 Juli 2020 20:03 WIB
Di sisi kami, secara politik terus memperjuangkan berbagai aspek yang serupa, tentu juga berbicara tentang umat Islam, tentang rakyat, dan negara secara keseluruhan,