Wabup Penajam Hadiri Pelantikan Pengurus Lembaga Adat Paser

Penajam (ANTARA Kaltim) - Pembentukan Lembaga Adat Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memiliki makna penting dan bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan, kata Wakil Bupati Mustaqim MZ.

"Pembentukan Lembaga Adat Paser di empat kecamatan memiliki makna penting dan strategis yang dapat dijadikan mitra untuk membangun dan mengembangkan daerah," kata Wabup Penajam Paser Utara Mustaqim usai menghadiri pelantikan pengurus Lembaga Adat Paser di Penajam, Rabu.

Wabup menegaskan pelantikan pengurus lembaga adat jangan sekadar seremonial, namun ke depan organisasi itu dapat memberikan kontribusi nyata terhadap akselerasi pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Berikan program-program baru, segar dan membawa perubahan yang lebih baik bagi pembangunan daerah," tambahnya.

Lembaga Adat Paser merupakan salah satu organisasi sosial kedaerahan berbasis kebudayaan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Mustaqim, keberadaan lembaga tersebut tidak lepas dari komitmen sebagian masyarakat untuk memberikan yang kontribusi terbaik bagi masyarakat dan menunjang program pembangunan daerah.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tita Deritayati menambahkan, jumlah pengurus Lembaga Adat Paser dari empat kecamatan yang dilantik sebanyak 75 orang.

"Pelantikan tersebut bertujuan menumbuhkan kembali semangat kecintaan terhadap adat istiadat dan budaya asli daerah," ujarnya.

Selain itu, kegiatan pelantikan itu juga sebagai bentuk nyata program pemerintah kabupaten untuk melestarikan budaya, sekaligus persiapan digelarnya Pesta Adat Nondoi yang dijadwalkan setelah Hari Raya Idul Fitri 2017.

"Kami minta dukungan semua pihak dalam melaksanakan program pelestarian budaya, serta pembangunan pariwisata dan sumber daya kepariwisataan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah," ucap Tita Deritayati.

Ia berharap keberadaan Lembaga Adat Paser juga mendapat dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun komponen masyarakat, serta kerja sama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dan lembaga adat lainnya. (Kominfo PPU)