Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Polisi menurunkan sebanyak 225 personel untuk menjaga keamanan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di Hotel Novotel, Jalan Ery Suparjan, Balikpapan, Rabu.
"Kami mengantisipasi kerawanan yang mungkin timbul," kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Balikpapan Kompol Supriyanto di lokasi acara.
Polisi juga berjaga di Kantor DPD II Golkar Balikpapan di Jalan Jendral Sudirman di kawasan Markoni.
Ke-225 personel itu bagian dari 425 polisi dari satu kompi Sabhara Polres Balikpapan dan Polda Kaltim serta satu kompi Brimob dari Polda Kaltim.
Situasi internal Partai Golkar Balikpapan dalam beberapa bulan terakhir menjadi alasan polisi menurunkan pengamanan ketat.
Konflik yang jelas mengemuka misalnya pelaporan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh ke Polres atas perlakuan Andi Walinono, anggota Komisi II kepadanya. Baik Abdulloh maupun Andi Walinono adalah kader Golkar dan memiliki massa masing-masing.
Sebelumnya juga ramai diberitakan bahwa kursi ketua Golkar Balikpapan diperebutkan antara Abdulloh dan Rahmad Mas'ud, pengusaha yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Balikpapan.
Musda Golkar Balikpapan hanya dihadiri sekitar 100 peserta yang merupakan pengurus DPD I Golkar Kaltim, para ketua DPD II se-Kaltim, anggota Fraksi Golkar di DPRD Balikpapan dan para pengurus di tingkat kecamatan.
Pada pukul 11.00 Musda dibuka Ketua DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur Rita Widyasari.
Karena sudah ada kesepakatan malam sebelumnya, Musda itu diperkirakan akan berjalan cepat dan berlangsung secara musyawarah dan mufakat.
"Kan ada komitmen partai kepada Pak Rahmad Mas`ud. Begitu pula Pak Rahmad ada komitmen dengan Golkar," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Balikpapan Abdul Kadir.
Pengamanan dengan personel yang banyak juga terjadi pada Musda Golkar Kaltim lalu, yang juga digelar di Balikpapan.
Dalam Musda yang berlangsung di Hotel Gran Senyiur pada Maret 2016 itu, 320 polisi berjaga ketat sebab ancaman pengerahan massa dari kubu calon-calon ketua, Rita Widyasari dan Said Amin.
Panitia membatasi akses siapa saja yang dianggap berkepentingan, termasuk jurnalis.
Musda itu akhirnya tidak berhasil memilih ketua seperti tujuan semula. Rita Widyasari baru terpilih di Musda yang berlangsung di Jakarta, Agustus 2016. (*)
