Masyarakat Penajam Resah Maraknya Praktik Prostitusi Terselubung

Penajam (ANTARA Kaltim) - Praktik prostitusi terselubung mulai marak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang diduga sebagai imbas ditutupnya lokalisasi Lembah Harapan kilometer 17 dan Manggar Sari di Kota Balikpapan.

Sejumlah masyarakat yang ditemui di Penajam, Sabtu, mengatakan praktik prostitusi terselubung di beberapa wilayah itu sudah meresahkan dan harus segera ditertibkan.

Menurut informasi, para pekerja seks komersial yang melakukan praktik protitusi terselubung itu berasal dari eks lokalisasi Lembah Harapan kilometer 17 dan Manggar Sari Kota Balikpapan.

Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara Budi Santoso mengatakan instansinya mendapat banyak laporan dari masyarakat soal praktik prostitusi yang marak di beberapa wilayah.

"Berkembangnya prostitusi terselubung itu meresahkan masyarakat, karena memberikan dampak negatif kepada warga khususnya kaum muda," katanya.

Laporan yang diterima Satpol PP, ada beberapa daerah yang menjadi tempat berkembangnya praktik prostitusi terselubung, antara lain Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, dan beberapa wilayah lainnya.

Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara masih terus melakukan pemantauan dan penyelidikan untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

"Jika ternyata terbukti adanya praktik prostitusi, Satpol PP akan melakukan penggerebekan dan menutup tempat itu," tegas Budi Santoso.

Praktik prostitusi tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pencegahan Pekerja Seks Komersial di wilayah Penajam Paser Utara.

Selain melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2010, praktik prostitusi itu juga melanggar Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, karena biasanya pelaku tidak memiliki KTP (kartu tanda penduduk).

Tempat praktik prostitusi terselubung, tambah Budi, juga melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkholol, karena biasanya juga menjual minuman keras, serta melanggar Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. (*)