Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, yang saat ini ditunda, bukan bertujuan untuk melucuti senjata kelompok Hamas.
“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” kata Presiden Prabowo dalam tayangan "Presiden Prabowo Menjawab" yang dikutip di Jakarta, Jumat.
Prabowo menjelaskan bahwa misi ini merupakan wujud perjuangan konsisten bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina sejak dahulu.
"Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina," kata Presiden.
Ia menekankan, Indonesia siap mengirim pasukan dalam kerangka Board of Peace (BoP) selama semua pihak menyetujui keterlibatan tersebut.
Menurut Kepala Negara, persetujuan dari para tokoh Palestina dan negara-negara mayoritas Muslim menjadi syarat mutlak. Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar,
dan Mesir.
Selain dukungan negara kawasan, Prabowo menggarisbawahi pentingnya penerimaan dari pihak de facto di lapangan. “Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” ujarnya.
Baca juga: Misi pengiriman TNI ke pasukan perdamaian di Gaza ditunda
Dalam mekanisme BoP, Presiden menjelaskan adanya aturan national caveats atau batasan nasional yang dihormati. Hal ini memberikan hak bagi setiap negara anggota untuk menentukan keterlibatan sesuai prinsip nasional masing-masing.
Terkait batasan tersebut, Prabowo memastikan Indonesia mengambil posisi tegas untuk tidak melakukan konfrontasi bersenjata.
“Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ucapnya.
Namun, Presiden mengungkapkan bahwa rencana pengiriman pasukan saat ini sedang ditangguhkan atau dalam status on hold. Keputusan ini diambil menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Penangguhan dilakukan setelah pemerintah melakukan serangkaian konsultasi dengan berbagai pihak terkait situasi geopolitik yang belum kondusif. "Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan," tutur Presiden.
Sedianya, Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk misi stabilisasi kemanusiaan dan bergabung dengan International Stabilization Force (ISF). Meski persiapan internal TNI telah berjalan, pemberangkatan tetap menunggu mandat resmi PBB dan situasi keamanan yang memungkinkan.
Baca juga: Israel kerahkan pasukan internasional di Gaza, Mei
