Balikpapan (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Evaluasi OSS Risk Based Approach (RBA).
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota memperkuat pemahaman pelaku usaha dan instansi teknis terhadap tata kelola perizinan berbasis risiko,” kata Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan, Hasbullah Helmi, Kamis (20/11).
Ia mengatakan, Bimtek tersebut menghadirkan pelaku usaha, perangkat daerah, serta narasumber ahli yang memberikan pembekalan komprehensif mengenai pemenuhan standar perizinan, mekanisme pengawasan, serta strategi penyempurnaan layanan berbasis sistem OSS RBA.
Helmi, menegaskan komitmen pihaknya mempercepat integrasi layanan dan memastikan perizinan berjalan tertib, transparan, serta berorientasi pada data.
“Kami memastikan seluruh proses layanan berjalan sesuai standar. Kami ingin pelaku usaha memahami kewajibannya, sekaligus memastikan pemerintah dapat melakukan pengawasan secara efektif,” ujarnya.
Dia menjelaskan pendampingan teknis semacam ini penting untuk mengurangi hambatan yang kerap muncul dalam proses pemenuhan komitmen perizinan. Dengan pemahaman yang lebih baik diharapkan kendala administrasi maupun teknis dapat diminimalkan sehingga iklim investasi menjadi lebih kondusif.
“Semakin baik pemahaman para pelaku usaha, semakin sedikit hambatan dalam proses investasi,” katanya.
Menurut Helmi, respons peserta sangat positif. Banyak pelaku usaha menilai Bimtek memberi kejelasan prosedur dan membuka ruang dialog yang selama ini jarang terjadi.
Lanjutnya, Forum semacam itu dinilai mampu memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah, yang pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Balikpapan.
Helmi menuturkan DPMPTSP akan menjadikan peningkatan kapasitas aparatur dan pelaku usaha sebagai agenda berkelanjutan. Pendekatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses layanan, mempercepat realisasi investasi, dan memastikan seluruh kegiatan usaha memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kami perlu meneguhkan posisi sebagai daerah yang serius membangun layanan perizinan modern, akuntabel, dan pro-investasi. Karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan harus terus diperkuat,” tandasnya. (Adv)
