Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, menyatakan bahwa budaya fiskal penting diterapkan oleh semua aparatur setempat, sebagai upaya mengendalikan perekonomian baik untuk seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, hingga penyerapan tenaga kerja.
"Penting bagi semua aparatur menumbuhkan budaya disiplin fiskal di lingkungan pemerintah daerah. Disiplin fiskal bukan sekadar tanggung jawab teknis, tetapi merupakan bukti nyata integritas aparatur mengelola keuangan publik," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu Stephanus Madang di Mahulu, Jumat.
Penerapan budaya fiskal ini selaras dengan semangat visi "Mahulu Melaju (Maju, Merata, Berkelanjutan)", terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas, untuk kesejahteraan masyarakat.
Kondisi saat ini, berdasarkan dinamika fiskal nasional, instruksi dari pemerintah pusat, dan dari hasil audit keuangan daerah, turut menjadi dasar penyesuaian anggaran di Kabupaten Mahulu, sehingga belanja tidak langsung Mahulu pada 2025 senilai Rp1,35 triliun.
Belanja sebesar ini antara lain berasal dari belanja tidak terduga turun, dari Rp122,97 miliar menjadi Rp12,94 miliar. Namun belanja transfer meningkat dari Rp184,79 miliar menjadi Rp231,22 miliar.
Dari sisi pembiayaan, terjadi peningkatan dari Rp650 miliar menjadi Rp726,32 miliar. Penyesuaian pembiayaan ini didasari temuan audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam RKPD Tahun 2024.
Stephanus melanjutkan, dalam menumbuhkan budaya fiskal, Pemkab Mahulu menempuh berbagai langkah konkret dengan memperkuat koordinasi antara bendahara, operator, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai simpul konsolidasi data fiskal daerah.
Langkah lainnya seperti melalui penguatan kapasitas bagi aparatur pengelola pajak dan pihak terkait, termasuk menggelar Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian DTH-RTH Pajak Semester I/2025 oleh BPKAD Mahulu, digelar di Samarinda, dua hari lalu.
Rekonsiliasi pajak, katanya, bukan sekadar agenda rutin administratif, tetapi merupakan upaya strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, tertib, dan berintegritas.
Ia menyebut bahwa rekonsiliasi pajak merupakan bagian krusial dari siklus pengelolaan keuangan daerah, karena ketidaktepatan dalam penghitungan pajak bukan hanya berisiko menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kredibilitas laporan keuangan.
"Rekonsiliasi pajak berfungsi sebagai mekanisme korektif dan preventif untuk memastikan seluruh proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas," katanya.
Rekonsiliasi ini diikuti oleh bendahara pengeluaran, operator pajak, dan pejabat keuangan dari seluruh perangkat daerah, sebagai langkah strategis Pemkab Mahulu dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih.
"Kegiatan ini memiliki peran strategis dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Prosesnya berfungsi untuk meminimalisasi perbedaan pencatatan yang dapat mempengaruhi validitas data keuangan," katanya.
