Balikpapan (ANTARA) - Tanggapan Pemerintah Kota Balikpapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
“Pemerintah Kota menyampaikan terima kasih atas pandangan fraksi-fraksi salah satunya terkait pengawasan seleksi penerimaan murid baru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo saat membacakan sambutan Wali Kota Rahmad Mas’ud dalam rapat paripurna ke-18 masa sidang III tahun sidang 2024/2025, Kamis (10/7).
Adapun sejumlah pandangan fraksi DPRD Balikpapan salah satunya adalah dari Partai Demokrat yang menyinggung sejumlah hal-hal strategis mulai dari sistem pelaksanaan penerimaan murid baru (SPMB), pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), air bersih, hingga banjir.
Kemudian terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Bagus menjelaskan hal itu telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45/256/2025 tentang petunjuk teknis.
"Posko pengaduan telah dibuka dan melibatkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur," tuturnya.
Pemkot juga menggratiskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang pangkal di 13 sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) swasta.
Menanggapi sorotan fraksi di DPRD Balikpapan terkait PAD, Bagus menuturkan bahwa upaya penguatan pengawasan dan kerja sama penagihan dengan Kejaksaan Tinggi terus dilakukan guna optimalisasi penerimaan daerah.
Untuk belanja daerah yang terealisasi sebesar 86,72 persen, Pemkot sepakat bahwa masih diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan pelaksanaan program, termasuk proses birokrasi, keterbatasan pelaksanaan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Pada aspek pembiayaan daerah, Bagus menjelaskan tidak adanya pengeluaran pembiayaan pada 2024 merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang dilakukan secara hati-hati.
"Penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp536,37 miliar telah digunakan untuk menutup defisit dan menjaga keseimbangan fiskal," tuturnya.
Kemudian besarnya SiLPA Tahun 2024 yang mencapai Rp614,74 miliar, Pemkot menyampaikan bahwa tidak seluruhnya berasal dari program yang tidak terlaksana.
Sebagian besar menurutnya, berasal dari efisiensi belanja, penundaan tunjangan kinerja, serta dana khusus seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), insentif fiskal, dan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang wajib digunakan kembali sesuai peruntukan.
Selanjutnya mengenai pelayanan air bersih, dijelaskan bahwa keterbatasan sambungan baru dan kualitas distribusi dipengaruhi fenomena El Nino, yang menyebabkan penurunan sumber air baku hingga 50–60 persen.
Maka untuk mengatasi hal ini, kata Bagus, dilakukan perbaikan jaringan, pengurangan kebocoran, dan evaluasi teknis distribusi oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Balikpapan.
Lanjut Bagus evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kinerja Perumda menunjukkan perbaikan signifikan dalam efisiensi dan penurunan kehilangan air, sehingga menjadi dasar peningkatan cakupan pelanggan di tahun 2025.
Pemkot Balikpapan juga menanggapi keluhan terkait keterlambatan penyambungan instalasi dan pemasangan pipa induk di beberapa wilayah, serta kualitas air yang keruh. Penanganannya dilakukan melalui program flushing, rehabilitasi pipa tua, dan pengawasan kualitas air secara real-time.
Untuk penanganan banjir, Pemkot menyampaikan bahwa strategi difokuskan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Klandasan Besar atau DAS Ampal. Tiga opsi diterapkan: pelebaran saluran, pembangunan bendungan pengendali (bendali), dan rumah pompa.
"Pembangunan 40 bendali diperlukan di wilayah tersebut, sementara saat ini baru enam yang terbangun. Tahun ini telah dibebaskan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan bendali Ampal Hulu senilai Rp47 miliar," kata Bagus..
Pelebaran saluran memerlukan anggaran besar. Berdasarkan kajian 2019, anggaran pembebasan lahan dan pembangunan untuk saluran primer DAS Ampal diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun. Untuk mendukung percepatan, Pemkot mengharapkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Terhadap semua masukan fraksi, termasuk dari Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan fraksi gabungan lainnya, Bagus menyatakan terbuka dan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program strategis.
“Kami sepakat bahwa hal ini tetap perlu menjadi bahan evaluasi. Ke depan, Pemerintah Kota Balikpapan akan terus memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya dalam mengoptimalkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tutur Bagus. (Adv)
