Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menekankan pentingnya tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) secara menyeluruh guna mengatasi persoalan banjir yang akhir-akhir kerap terjadi di sejumlah daerah, terutama Samarinda.
Seno di Samarinda, Kamis, menyatakan fokus pemerintah tidak hanya pada Sub-DAS Karang Mumus, melainkan harus melihat sistem sungai yang lebih besar di Kaltim, yang mencakup wilayah Sungai Berau Kelai, Karangan, Mahakam, dan Kendilo.
"Jika kita mampu membedah dan mengelola keempat wilayah sungai ini, seharusnya kita dapat mengendalikan banjir," ujar Seno Aji dalam sebuah diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang melibatkan Unit Layanan Strategis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan (TESD) Unmul Samarinda.
Seno Aji menyoroti pentingnya kajian area yang kewenangannya dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia juga menggarisbawahi kondisi kritis tiga danau besar di DAS Mahakam, yakni Danau Jempang, Melintang, dan Semayang.
Dikatakannya, sedimentasi telah mengurangi kapasitas penampungan air danau-danau ini hingga separuhnya. Danau Jempang, misalnya, kini hanya memiliki kedalaman rata-rata dua meter dari 3,5-5 meter sebelumnya.
"Ini menjelaskan mengapa banjir dari Mahakam sering terjadi dalam 15-20 tahun terakhir, karena ketiga danau ini tidak dikeruk," katanya.
Perubahan tutupan lahan di DAS Mahakam akibat pembukaan lahan yang luas juga meningkatkan aliran air ke sungai. Selain itu, sistem drainase di perkotaan Kaltim banyak yang buntu akibat sedimentasi, memperparah genangan banjir.
Faktor manusia seperti perubahan tata guna lahan, kawasan kumuh, dan sampah yang dibuang ke sungai juga berkontribusi. "Jika masih punya sampah, jangan dibuang di selokan," kata Seno.
Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki target hingga 2030, termasuk meningkatkan irigasi, mengurangi luas genangan banjir hingga 2.971 hektar dengan anggaran Rp379 miliar, dan menangani 68 persen total drainase.
Pemprov Kaltim berkomitmen untuk pengendalian banjir dilakukan di berbagai wilayah, mulai dari Berau, Kutai Timur, Bontang, hingga Samarinda dan Balikpapan. Normalisasi sungai di Samarinda, khususnya Sungai Karang Asam, akan menjadi prioritas.
Wagub Kaltim juga menekankan pentingnya implementasi master plan pengelolaan sungai yang telah disusun dan koordinasi lintas sektor.
"Kita butuh sistem informasi geografi (SIG) untuk mendukung bagaimana daerah tangkapan air dibuat dan ke mana larinya air," demikian Seno.(Adv/Diskominfo Kaltim)
