Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Timur, tidak mau terjebak dalam derasnya arus tuntutan otonomi khusus (Otsus) yang disuarakan berbagai lembaga birokrasi, parlemen dan elemen organisasi ke Pemerintah Pusat.
Ketua PW GP Ansor Kaltim, Fajri Alfaroby di Samarinda, Minggu, mengatakan, GP Ansor Kaltim akan melakukan kajian terlebih dulu secara komprehensif usulan Otsus tersebut sebelum ikut terlibat secara langsung.
"Pada prinsipnya kami warga Ansor tetap mengedepankan kepentingan umat dan bagi warga Ansor NKRI merupakan harga mati," jelas Roby.
Roby membantah bahwa belum terlibatnya Ansor Kaltim dalam gerakan menyuarakan tuntutan keadilan warga Kaltim melalui usulan Otsus tersebut, sebagai sikap antipati dan bentuk pernyataan tidak setuju dengan gerakan Otsus yang terus disuarakan berbagai elemen Kaltim.
Menurut dia, Organisasi berbasis Nahdatul Ulama Kaltim tersebut hanya tidak mau terburu-buru dalam menyatakan sikap, sebelum adanya kajian ilmiah dari internal organisasi, dan rujukan senioritas termasuk alim ulama dan kyai.
"Bukan kita antipati dengan gerakan otsus ini, namun kami akan mengkajinya, kalau perlu kita seminarkan secara terbuka dalam lingkaran kader Ansor yang ada di Kaltim," ujarnya.
Menurut dia, kajian terhadap usulan Otsus tersebut perlu dilakukan oleh berbagai elemen bukan hanya Ansor semata, karena mulai dari proses pengusulan ke Pemerintahan Pusat sudah menemui kendala yang demikian besar.
"Secara pribadi dan mungkin warga Ansor Kaltim pun akan sepakat dengan adanya gerakan untuk kepentingan umat, apalagi menyangkut kesejahteraan bersama bagi warga Kaltim," ujarnya.
Di sisi lain, lanjutnya, ia baru saja terpilih untuk memimpin PW GP Ansor Kaltim melalui Konferensi Wilayah yang dilaksanakan Sabtu malam (17/1), sehingga hal yang lebih mendesak dilakukan adalah penyusunan kabinet GP Ansor Kaltim untuk perioe lima tahun kedepan.
"Kami masih punya tanggung jawab secara organisasi untuk menyelesaikan masa bakti hingga lima tahun kedepan, tetapi kami juga tidak akan tutup mata dengan gejolak yang terjadi di masyarakat Kaltim, kami tetap apresiasi dengan gerakan yang ada, meski untuk terlibat secara jauh harus ada kajian lebih dulu," ujarnya. (*)
