Samarinda (ANTARA) - Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) menggandeng Baznas setempat mengkampanyekan donasi non-tunai menggunakan QRIS, dengan hasil donasi untuk memakmurkan pondok pesantren (ponpes) beserta 1.128 guru ponpes.
"Dana yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltim akan disalurkan dalam dua skema, yakni bantuan langsung non-tunai kepada guru melalui Bankaltimtara Syariah, kemudian untuk pengembangan sarana pendukung digitalisasi ekonomi di pesantren yang terpilih," ujar Kepala BI Kaltim Budi Widihartanto di Samarinda, Rabu.
Program ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga mendorong kebiasaan berzakat, berinfak, dan bersedekah secara digital, sejalan dengan tren pembayaran digital yang terus berkembang di Indonesia.
Saat ini, katanya, penggunaan QRIS di Kaltim tumbuh sebesar 127 persen, dengan transaksi mencapai Rp1,19 triliun dari total 8,7 juta transaksi pada Januari 2025, mencakup hampir setengah (48 persen) dari total volume QRIS di seluruh Kalimantan.
Di Samarinda, pertumbuhan transaksi terjadi lebih tinggi, yakni transaksi QRIS naik 232 persen (yoy) dengan total 3,4 juta transaksi senilai Rp457 miliar, serta 205 ribu merchant atau 25 persen dari total di Kalimantan.
Tingginya adopsi transaksi digital membuka peluang besar bagi pondok pesantren untuk terlibat dalam ekosistem ini, sehingga perlu memanfaatkan QRIS guna meningkatkan efisiensi keuangan, menerima donasi, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana sosial keagamaan.
Budi mengatakan, pemanfaatan QRIS untuk donasi ini telah diluncurkan pada Senin, dua hari lalu dengan nama program "QRIS Kasih Sayang Guru Pondok Pesantren", didukung oleh Kementerian Agama Kaltim dan Bankaltimtara Syariah.
Kerja sama dengan Baznas Kaltim ini diharapkan dapat memperluas kolaborasi untuk mendukung lebih banyak inisiatif sosial dan ekonomi, termasuk untuk memudahkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS.
"Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkolaborasi baik dengan lembaga, organisasi keagamaan, pemda, perbankan, pelaku usaha, komunitas pendidikan, serta masyarakat umum dalam memperkenalkan dan menerapkan digitalisasi pembayaran untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta mendukung digitalisasi ekonomi," kata Budi.
