Pemprov Kaltim susun desain besar kesiapan mitra IKN

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun desain besar transformasi energi dan ekonomi terkait dengan kesiapan daerah itu sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam program kegiatan pada 2024.

“Undang-undangnya, Kalimantan Timur dan provinsi di Kalimantan menjadi mitra IKN. Artinya bukan lagi menjadi daerah penyangga, yang kalau dibutuhkan terkoneksi dengan IKN. Tapi relasi untuk penyuplai IKN,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis.

Sebagai mitra, kata dia, Pemprov Kaltim dituntut memberikan kontribusi nyata untuk IKN melalui potensi yang dimiliki kabupaten dan kota di provinsi itu, seperti produk pertanian, perikanan, dan segala hasil olahan industri kecil.

Saat ini, ia mengakui, Sulawesi Tenggara dan daerah sekitarnya berkontribusi menyuplai bahan material bangunan IKN, termasuk Sulawesi Selatan sudah siap sebagai daerah penyangga pasokan pangan.

Menurut dia, terkait dengan ketersediaan dan ketahanan pangan tersebut perlu dipikirkan jalur koneksi yang mudah antardaerah dengan lokasi IKN.

Baca juga: Pemprov Kaltim bangun 2 bendungan di Paser, dukung IKN

"Kami akan segera memetakan berbagai komoditas daerah, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, juga komoditas perdagangan industri dan lainnya yang ada di daerah," katanya.

Pada 2024, ketika telah diinisiasi desain besar untuk transformasi energi dan ekonomi, kemudian ditangkap peluangnya oleh Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Badan Pemerintah Jerman ini cukup peduli dengan perencanaan dan pengembangan wilayah sekitar IKN.

Oleh karena itu, nota kesepahaman Kaltim dan GIZ pada 2024 akan melakukan kajian dengan melibatkan kabupaten dan kota.

Ia berharap, kajian yang dilakukan GIZ, Bappeda, akademisi bersama kabupaten dan kota, bisa membuka informasi tentang potensi komoditas, kebutuhan produksi, dan lokasi.

“Saya menganggap FGD (Focus Group Discussion) menjadi media yang sangat baik bagi provinsi untuk mendapat informasi awal dari kabupaten dan kota,” kata Sekda Sri Wahyuni. (Adv/Diskominfo)

Baca juga: Pemprov Kaltim komitmen tangani pembebasan lahan pendukung IKN