Jakarta (ANTARA) - Desk Koordinasi Pemilu 2024 Kemenkopolhukam mengungkap ada 10 jenis kerawanan pemilu dan perlu menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu tahapan pemilu.
"Pada Februari, kita akan mengalami puncak musim hujan sehingga terjadi kemungkinan terjadi hujan yang cukup deras. Ini juga akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan, dan itu perlu diantisipasi bersama," kata Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam Heri Wiranto dalam rapat koordinasi bertema Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan pada Tahapan Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, Selasa.
Isu kerawanan yang kedua, kata Heri, merupakan kesiapan personel pengamanan di daerah masing-masing mengingat pelaksanaan pemilu yang secara keseluruhan di beberapa wilayah dan membutuhkan kesiapan unsur pengamanan.
"Ketiga adalah konflik sosial dan perusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu. Ini juga sudah terjadi di beberapa daerah, dan ini perlu diantisipasi terlebih menjelang pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari," ujar Heri.
Baca juga: Bawaslu akan periksa dugaan dukungan Pj bupati ke capres-cawapres
Isu keempat yang perlu diperhatikan, lanjut dia, adalah gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di beberapa wilayah di Papua.
Kelima, lanjut Heri, merupakan ancaman serangan siber terhadap sistem teknologi informasi penyelenggara pemilu. Berikutnya potensi bencana alam dan nonbencana alam.
Isu ketujuh yang patut menjadi perhatian adalah gangguan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu serta gangguan kesehatan bagi petugas pemilu.
"Ini menjadi isu yang cukup menarik karena pengalaman pada Pemilu 2019, beberapa petugas penyelenggara pemilu yang mengalami kondisi cukup memprihatinkan," kata Heri.
Baca juga: Kesbangpol Kaltim gelar pameran Deklarasi Pemilu 2024 damai
Berikutnya yang kedelapan, kata Heri, isu terkait netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilu. Selanjutnya adalah potensi permasalahan pelaksanaan pemilu di luar negeri.
"Beberapa kali kami bertemu dengan panitia pemilihan luar negeri (PPLN), termasuk panwaslu yang ada di luar negeri, banyak permasalahan yang jadi perhatian penyelenggara di sana," kata Heri.
Isu terakhir yang patut menjadi atensi, menurut Heri, terkait dengan potensi permasalahan distribusi logistik pemilu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
"Ini yang tentunya kami harus mengambil langkah-langkah antisipatif di awal sehingga paling tidak kami sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, bisa saja terjadi. Kami sudah mengambil langkah-langkah awal untuk kesiapan itu," kata Heri.
Baca juga: DPRD Kaltim ajak masyarakat ciptakan Pemilu 2024 damai-partisipatif
