Samarinda (ANTARA Kaltim)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaliantan Timur (Kaltim) pada 2014 menargetkan mampu menarik investasi senilai Rp32,4 triliun baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun dari Penanaman Modal Asing (PMA).
"Target sebesar Rp32,4 triliun itu meningkat 2,17 persen ketimbang pencapaian investasi pada 2013 senilai Rp31,71 triliun," kata Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPMD) Kaltim Diddy Rusdiansyah di Samarinda, Kamis.
Ia mengatakan, target tersebut belum termasuk realisasi investasi yang tidak memanfaatkan fasilitas fiskal maupun non fiskal, yakni investasi non fasilitas yang berpotensi memberikan andil sebesar Rp10 triliun, di antaranya investasi untuk sejumlah proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Dia optimis target itu tercapai karena ada beberapa hal yang mempengaruhi, seperti sejumlah kebijakan perbaikan transaksi berjalan, nilai tukar, dan inflasi pada tataran nasional, termasuk perkiraan tingkat inflasi Kaltim yang mencapai 5,85 persen.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah sedang menjaga pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6 persen, di samping untuk menjaga daya beli masyarakat.
Diddy mengatakan, pemerintah juga terus mempercepat investasi dengan merevisi Perpres No 36/2010 tentang daftar bidang usaha tertutup dan yang terbuka di bidang penanaman modal.
"Bidang usaha ini dikenal dengan daftar negatif industri yang diharapkan dapat membuka peluang investasi asing semakin banyak yang masuk ke Indonesia, salah satunya ke Provinsi Kaltim.
Dalam upaya menarik investasi ke daerah lanjut dia, Pemprov Kaltim juga melakukan pembenahan infrastrukturdasar, menurut dia, kondisi ini akan mampu mempercepat masuknya investor.
Dukungan untuk menarik investor juga dilakukan dari sisi birokrasi, seperti telah dicangkannya pembenahan pelayanan publik, terutma yang berkaitan dengan sistem pelayanan satu pintu secara menyeluruh.
Dia mengatakan, hal lain yang akan mampu mendorong masuknya investasi adalah dukungan potensi ekonomi Kaltim yang masih tatap memberikan dorongan positif, terutama dari perkebunan lantaran sejalan dengan dengan mandatori pemerintah mengolah 10 persen produksi CPO nasional menjadi bio diesel yang akan dimanfaatkan Pertamina dan PLN.
"Hal ini juga didukung dengan program Pemprov Kaltim yang tengah mencanangkan perluasan perkebunan kelapa sawit hingga 2,5 juta hektare dalam periode 2014-2018," kata Diddy.(*)
