Samarinda (ANTARA) -
Legislator DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno mengaku prihatin atas kondisi bangunan SMK Negeri 1 Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang tak layak sebagai sekolah negeri.
"Kondisi gedung atau bangunan SMK Negeri 1 yang terletak di Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, sungguh memprihatinkan sejak beberapa tahun lalu," ujar Agiel di Samarinda, Senin.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kutai Timur itu menyebutkan pihaknya menemukan dinding ruang kelas maupun plafon di SMKN 1 Kaliorang sudah mulai lapuk dan retak. Bisa dikatakan, tak layak untuk proses belajar mengajar.
Kondisi bangunan yang rusak cukup parah, dikhawatirkan dapat membahayakan para siswa dan guru di kelas. Terutama, saat musim penghujan yang nantinya akan berdampak pada bangunan.
Ia mengatakan, SMK Negeri di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim seharusnya memiliki fasilitas seimbang dan memadai. Tetapi kenyataan di lapangan justru tak layak disebut sebagai sekolah negeri.
"Sudah namanya SMK Negeri semestinya fasilitas harus seimbang. Karena kita punya konsep pendidikan yang sama. Tapi ternyata ditemukan ruangan tidak ada meja, kursi, plafon ruangan hampir bisa dipastikan usang dan rontok, rusak parah," ungkap legislator Daerah Pemilihan Kutim, Berau dan Bontang.
Berdasarkan hasil pantauan, katanya hanya ada 10 ruang kelas yang dianggap cukup layak dari 15 ruang kelas yang tersedia. Tentu, ruang kelas ini sangat kurang untuk seluruh murid di SMKN 1 Kaliorang.
"Kondisi ini masih kurang, bahkan ruang belajar masih sangat kurang. Harusnya ada 15 ruang kelas, tapi yang tersedia dan yang layak hanya 10 ruang kelas saja," jelasnya.
Lanjutnya, tidak hanya ruang kelas yang dirasa tak layak untuk proses belajar mengajar. Tapi juga kondisi bangunan yang lain seperti fasilitas toilet pun tak memadai bahkan sangat memprihatinkan, seharusnya dilakukan perbaikan.
Agiel menilai, hal tersebut adanya unsur disengaja, atau pembiaran terhadap kondisi bangunan sekolah, sebab dari laporan sejak tahun 2019 kondisinya sangat memprihatinkan. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)
