Samarinda (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur meminta serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2023 dinaikkan, yakni harus lebih ketimbang serapan pada 2022.
"Total DAK untuk Provinsi Kaltara pada 2022 senilai Rp15,69 miliar, namun tingkat serapan hingga akhir tahun senilai Rp9,7 miliar atau terserap 66,94 persen," ujar Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sunarto di Samarinda, Kamis.
Ia menilai, capaian program selalu berbanding lurus dengan tingkat serapan anggaran, sehingga ketika serapan anggaran rendah, maka capaian program juga rendah.
Sementara pada 2023 lima kabupaten/kota di Provinsi Kaltara mendapat DAK total sebesar Rp15,38 miliar, terdiri atas DAK Fisik Sub-Bidang KB senilai RpRp1,39 miliar, kemudian DAK Non-Fisik Bantuan Operasional KB senilai Rp15,38 miliar.
Untuk itu, ia minta semua pihak terkait di daerah tersebut dapat menggenjot kinerja agar dapat memaksimalkan serapan anggaran, sehingga capaian program juga bisa sesuai dengan target yang telah disepakati bersama.
"Peran wali kota/bupati sangat menentukan dalam serapan, sehingga perlu ada mekanisme khusus untuk pengelolaan DAK fisik maupun non-fisik. DAK itu hanya stimulus untuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Program Stunting," katanya.
Adapun menu kegiatan pada DAK Fisik 2023 secara garis besar ada dua, yakni untuk percepatan penurunan stunting dan untuk sarana prasarana pelayanan KB.
Rincian dari menu percepatan penurunan stunting adalah untuk pengadaan kendaraan antar-jemput calon akseptor, pengadaan kendaraan air antar-jemput calon akseptor, pembangunan/ rehab/ kelengkapan Balai Penyuluhan KB.
Pada menu sarana prasarana antara lain pengadaan vasektomi tanpa pisau, pengadaan minilaparotomi, pengadaan laparoskopi dengan kamera dan monitor, pengadaan implan removal, dan pengadaan alat kontrasepsi IUD.
Pada DAK Non-Fisik secara global ada enam menu, yakni operasional balai penyuluhan, operasional pelayanan, operasional Kampung KB, operasional penurunan stunting, pembinaan Program Bangga Kencana oleh kader, serta dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga (siga).
"Dalam Program Bangga Kencana diutamakan pada desa yang tidak didampingi oleh penyuluh, sedangkan kegiatannya antara lain untuk operasional penggerak desa, pemutakhiran data, dan dukungan edukasi," kata Sunarto.
BKKBN Kaltim minta serapan DAK di Kaltara ditingkatkan
Kamis, 12 Januari 2023 18:14 WIB