Tanjung Redeb (ANTARA Kaltim) - Bupati Berau Makmur HAPK meminta program rencana kerja (prorenja) satuan kerja perangkat daerah sejalan dengan program kegiatan dari tingkat kampung, kelurahan dan kecamatan yang tertuang dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) sehingga dapat direalisasikan.
"Jangan sampai usulan hasil musrenbang nanti tidak muncul, karena tidak adanya sinkronisasi, padahal hasil musrenbang itu sangat penting, karena masyarakat langsung yang mengusulkan," tegas Bupati Makmur HAPK dalam acara forum SKPD Pemkab Berau di Balai Mufakat, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, Rabu (27/2).
Diakuinya, usulan prorenja yang masuk, semua tidak dapat teralisasi di tahun 2014 mendatang, lantaran program yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan skala prioritas.
"Tetapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, secara prioritas dapat terpenuhi melalui APBD II," ujarnya.
Makmur kembali menjelaskan untuk mewujudkan percepatan pembangunan di Bumi Batiwakal ini, sedikitnya ada 12 prioritas pembangunan Kabupaten Berau tahun 2014.
Di antara program prioritas tersebut, katanya, adalah peningkatan jalan kampung dan terbangunnya jalan, menuju kawasan sentra produksi, peningkatan ketahanan pangan, melalui peran masyarakat pedalaman dan pesisir, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan air bersih dan listrik, dan pembangunan perumahan layak huni lainnya.
Selain itu, lanjut Makmur, prioritas lainnya yakni pengadaan bibit unggul yang mengarah pada komuditas unggulan, mempertahankan target swasembada daging sesuai target nasional, capaian target swasembada beras, peningkatan wisata bahari.
Target semua SKPD yang berstatus pelayanan, ujarnya, adalah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Makmur juga mengingatkan agar seluruh SKPD lebih efektif dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan di setiap SKPD.
"Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun 2012, terdapat angka silpa yang mencapai Rp1,3 triliun," katanya.
Selain itu, Makmur juga mengingatkan kepada SKPD, semakin dekatnya penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2012 dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, agar mempersiapkan segala sesuatunya, sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.
"Kepada semua SKPD saya harap diperhatikan, semua data harus lengkap untuk menyusun LKPJ dan LPPD, sebab ini merupakan penilaian kinerja kita," tegasnya. (*)
