Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat penyusunan "Grand Design" Pembangunan Kependudukan (GDPK), untuk menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan.
"Ketersediaan GDPK merupakan hal penting karena menjadi acuan dalam berbagai proses pembangunan kependudukan," ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Selasa.
Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan, sehingga penyusunan GDPK merupakan hal penting yang harus dilakukan.
GDPK merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan lndonesia, guna mewujudkan target pembangunan kependudukan dengan SDM unggul.
"Kunci keberhasilan pembangunan SDM adalah dengan memanfaatkan Jendela Peluang. Terbukanya Jendela Peluang 2020-2045 memberikan kesempatan untuk membangun manusia dengan segala matranya dan tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri," katanya.
Ia melanjutkan, untuk membangun manusia unggul seutuhnya dan menjadi SDM unggul pada 2045, diperlukan kerja sama saling terkait antara satu sektor dengan sektor lainnya, termasuk komitmen semua pemangku kepentingan mulai pusat hingga daerah.
Hal ini dikatakan Soraya saat pembukaan Rakor Percepatan Penyusunan GDPK Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota yang digelar di ruang rapat Tepian I dan II Kantor Gubernur Kaltim.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta terdiri dari 20 peserta kabupaten/kota dan 30 peserta lingkup Pemprov Kaltim.
Narasumber dalam giat ini antara lain Kasi Wilayah I Sub Ditjen Dalduk KB SUPD IV Ditjen Bangda Kemdagri Djatmiko Hadi Suwarno, Kepala BKKBN Kaltim M Edi Muin, dan Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Balikpapan Sri Wahyuningsih
"Strategi pelaksanaan GDPK melalui lima aspek, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan data base kependudukan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021