MPR ajak masyarakat optimistis keluar dari krisis pandemi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak masyarakat untuk tetap optimistis keluar dari krisis yang merupakan dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.


"Cobaan krisis dan pandemi COVID-19 adalah tantangan terbesar kita saat ini untuk membuktikan bahwa kita bisa mengalahkan dan keluar dari kondisi ini sebagai pemenang," kata Lestari Moerdijat secara virtual dalam diskusi Denpasar 12 bertajuk "Refleksi Akhir Tahun 2020 (Merangkum dan Mencari Hikmah dari Peristiwa untuk Bangsa)", Rabu.

Dia mengatakan, 2020 merupakan tahun yang sama sekali tidak pernah diduga karena Indonesia dan masyarakat dunia menghadapi pandemi COVID-19.

Lestari mengakui Indonesia di awal menghadapi pandemi mengalami kegagapan sehingga berdampak pada krisis multidimensi sehingga persoalan pandemi bukan hanya jadi persoalan kesehatan saja, namun menjadi permasalahan ekonomi dan sosial.

"Saya harus menyampaikan, saat itu kita semua gagal menghadapi pandemi kemudian menjadi krisis multidimensi, bukan hanya di permasalahan kesehatan namun juga sosial, ekonomi, dan bahkan secara khusus kita juga berbicara dalam konteks pertahanan," ujarnya.

Dia menjelaskan, kondisi saat ini membuat masyarakat harus melakukan banyak perubahan seperti melahirkan kenormalan baru menghadapi dampak pandemi. Namun menurut dia, kondisi pandemi saat ini menempatkan kemanusiaan dalam posisi pertama di masyarakat.

"Saya mengajak kita semua untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa karena yang kita hadapi saat ini adalah bagian dari rencana-Nya. Selalu ada hikmah dan proses pemaknaan dalam setiap situasi, dan saya meyakini ada cahaya untuk menerangi jalan melewati kegelapan," tutur-nya.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa menilai pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 telah merembet ke beberapa persoalan karena "dibumbui" dengan bermacam-macam polemik.

Hal itu menurut dia menyebabkan pandemi menjadi persoalan sosial dan politik sehingga kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 dipenuhi dengan rasa curiga dan tidak percaya bahkan cenderung konflik.

"Selama pandemi COVID-19, muncul kekerasan dalam bentuk sikap dan cara bicara seseorang dalam menyampaikan pendapatnya secara kasar kepada pemerintah," ujarnya.

Selain itu menurut dia, selama 2020 masih terjadi kekerasan atas nama agama karena masih ada kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Dia menilai kondisi itu seperti sejarah yang berulang yaitu muncul kembali dialektika terkait dasar negara padahal Pancasila sudah final.

"Persoalan lain dampak COVID-19 adalah munculnya konflik ekonomi karena terjadi disparitas, munculnya isu liberalisasi ekonomi-politik dari UU Cipta Kerja karena dinilai ada kepentingan asing di dalamnya," katanya.

Ali Masykur mengusulkan di tahun 2021 harus dilakukan proses menstabilkan demokrasi sehingga memunculkan kematangan demokrasi.

Menurut dia, salah satu yang bisa dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan mematangkan budaya demokrasi.

Dia mengingatkan bahwa kunci negara yang kuat adanya kepercayaan kepada publik sehingga melahirkan demokrasi yang stabil. Selain itu menurut dia, sebuah negara demokrasi ada konstitusi sebagai platform yang mengatur kehidupan sosial-politik, termasuk "distribution of rule" dan "distribution of power".

"Karena itu tidak bisa satu lembaga negara mengintervensi lembaga lain sehingga apabila eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjalankan fungsinya sebenarnya maka akan terjadi prinsip 'check and balances'," ujarnya.