Samarinda (ANTARA) - Kehadiran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan manfaat bagi pekerja.
Khusus untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), jumlah peserta JKK dan JKm per 31 Desember 2018 sebanyak 30.555.414 pekerja, dengan total kasus kecelakaan kerja yang dijamin sepanjang tahun 2018 sebanyak 173.415 kasus dengan total pembayaran klaim sebesar Rp1,22 triliun.
Kasus kematian yang dijamin selama 2018 sebanyak 25.883 kasus dengan total pembayaran manfaat kepada ahli waris sebesar Rp710 miliar.
Di tahun 2019, jumlah klaim JKK hingga 31 Juli 2019 tercatat 85.109 kasus kecelakaan kerja dengan total pembayaran jaminan sebesar Rp704 miliar, sementara untuk program JKm tercatat 14.496 kasus kematian peserta dengan total pembayaran manfaat sebesar Rp 397 miliar kepada ahi waris pekerja.
Adapun total dana kelolaan program JKK dan JKm per 31 Juli 2019 tercatat sebesar Rp32,5 triliun dan program JKm sebesar Rp11,8 triliun.
Dana kelolaan ini adalah dana amanah dan dana gotong royong dari seluruh pekerja yang menjadi peserta JKK dan JKm.
Semua manfaat JKK dan JKm yang diberikan kepada peserta dan ahli warisnya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015.
Mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 36 PP No. 44 Tahun 2015, besarnya Iuran dan manfaat program JKK dan JKm bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.
Tentunya dengan dana kelolaan program JKK sebesar Rp 32,5 triliun dan program JKm sebesar Rp 11,8 triliun manfaat JKK dan JKm harus bisa ditingkatkan, tanpa harus dinaikkan iurannya.
Mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 36 tersebut seharusnya pemerintah telah mereview manfaat JKK dan JKm pada tahun 2017 dan tahun 2019 review lagi, namun ternyata hingga saat ini pemerintah belum juga pernah mereview manfaat JKK dan JKm, seperti yang diamanatkan dua pasal tersebut.
"Saya menyesali tindakan pemerintah yang sampai saat ini belum juga menyelesaikan review manfaat JKK dan JKm. Ini artinya pemerintah dengan sengaja menghalangi pekerja dan keluarganya mendapatkan kesejahteraan lebih dari program JKK dan JKm. Beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah mengusulkan peningkatan manfaat JKK dan JKm tersebut sejak 2016 lalu dengan harapan di tahun 2017 sudah ada peningkatan manfaat," kata Kepala Bidang Advokasi lembaga swadaya masyarakat BPJS Watch Timboel Siregar melalui rilis yang diterima ANTARA.
BPJS Watch berusaha mencari tahu keberadaan draft revisi PP No. 44 Tahun 2015 tersebut, berdasarkan investigasi draft revisi saat ini ada di kantor Menko PMK dan sedang menunggu untuk diparaf Menteri.
Tentunya proses revisi yang lama ini dikontribusi oleh kementerian-kementerian yang memang sepertinya tidak senang dengan adanya revisi itu.
BPJS Watch menduga kuat telatnya proses revisi PP No. 44 Tahun 2015 khususnya tentang manfaat JKK dan JKm sarat dengan politisasi jaminan sosial oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan manfaat JKK dan JKm tidak dinaikkan.
Ada pejabat yang kerap kali menyampaikan alasan kalau manfaat JKK dan JKm dinaikkan maka akan mengganggu keberlangsungan program JKK dan JKm ke depan.
Menurut Timboel, argumentasi tersebut tidak mendasar dan salah besar, diduga alasan yang dikemukakan tersebut hanya untuk memposisikan manfaat JKK dan JKm yang diterima ASN (PNS dan PPPK) lebih baik daripada manfaat JKK dan JKm bagi pekerja swasta yang diatur di PP No. 44 Tahun 2015.
Setelah membaca Surat Edaran Nomor SE – 2 /DIR/2018 tentang Petunjuk Teknis Kepesertaan, Pengajuan Permohonan Klaim, dan Pembayaran Manfaat Program JKK dan JKm bagi ASN dan Pejabat Negara sebagai regulasi operasional dari PP No. 70 tahun 2015 junto PP No. 66 Tahun 2017 yang mengatur JKK dan JKm bagi ASN ada beberapa isi dari surat edaran tersebut yang nilainya relatif lebih rendah dibandingkan ketentuan di PP. No. 44 tahun 2015.
Pertama, point G angka 1a tentang kriteria kecelakaan kerja mensyaratkan dengan ketat adanya perintah secara tertulis, yang diketentuan BPJS Ketenagakerjaan cukup dengan kronologis dan keterangan dari perusahaan.
Kedua, point G angka 2b tentang kriteria meninggal dunia dalam menjalankan tugas disyaratkan melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, tidak melanggar peraturan lalu lintas, dan bukan karena kesalahan/kelalaian yang bersangkutan.
Diketentuan BPJS Ketenagakerjaan tidak mensyaratkan hal-hal tersebut sehingga memudahkan ahli waris peserta mendapatkan santunan.
Ketiga, point G angka 3a (3-5) tentang perawatan peserta yang mengalami kecelakaan kerja di faskes terdekat, namun bila tidak bisa di faskes terdekat dapat juga di faskes lainnya di seluruh Indonesia dengan biaya perawatan paling tinggi sama dengan biaya perawatan klas I pada RS pemerintah propinsi/kabupaten/kota dimana peserta dirawat.
Demikian juga peserta dapat dirawat di luar negeri tapi dibatasi biayanya sebatas tarif tertinggi klas I RSCM. Di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada pembatasan biaya, semuanya disesuaikan dengan indikasi medis.
Keempat, point H angka 1j yang menyebutkan dalam hal peserta yang dirawat di faskes yang tidak bekerja sama dengan TASPEN dan BPJS Kesehatan maka seluruh biaya perwatan tidak ditanggung oleh PT. TASPEN.
Kalau BPJS Ketenagakerjaan tetap menanggung seluruh biaya walaupun peserta dirawat di faskes yang tidak kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Kelima, point H angka 2 tentang pembayaran santunan ke ahli bagi peserta yang tewas dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tentunya proses tersebut cenderung lama dan birokratis. Hal ini beda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang di tingkat cabang pun bisa mengeksekusi pembayaran santuan ke ahli waris.
Keenam, bila membaca lampiran XI dari SE ini maka ada ketentuan Tarif TC tiap tipe RS untuk jenis kasus kecelakaan kerja. Ini artinya ada pembatasan biaya perawatan peserta yang mengalami kecelekaan kerja.
BPJS Ketenagakerjaan membiayai seluruh proses perawatan hingga sembuh tanpa ada pembatasan biaya.
Dengan fakta di atas seharusnya Program JKK dan JKm bagi ASN dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga ASN bisa lebih mudah mengakses pelayanan dan pembiayaan serta santunan bila mengalami kecelakaan kerja atau kematian.
Bukankah seharusnya tidak ada perbedaan manfaat JKK dan JKm antara pekerja swasta dan ASN, seperti yang dilakoni oleh Program JKN. Bila dinilai manfaat JKK dan JKm lebih rendah maka seharusnya revisi PP No. 44 Tahun 2015 segera diselesaikan.
Ada beberapa ketentuan di revisi di PP No. 44 Tahun 2015 yang manfaatnya meningkat seperti fasilitas home care (sebagi fasilitas baru), menaikkan nilai santunan kematian, santunan tidak mampu bekerja, biaya pemakaman, biaya transport, beasiswa termasuk anak yang mendapatkan dan jenjangnya hingga perguruan tinggi, serta biaya penggantian lainnya.
Dengan kemampuan dana kelolaan yang sudah mencapai Rp32.5 triliun (JKK) dan Rp11,8 triliun (JKm) maka kenaikan-kenaikan tersebut dengan mudah bisa dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Tentunya tidak hanya dari sisi manfaat, dari sisi regulasi pun seharusnya yang mengelola program JKK dan JKm bagi ASN adalah BPJS Ketenagakerjaan, bukan PT. Taspen.
Bila membaca Pasal 5 Peraturan Presiden (Perpres) no.109 Tahun 2013, Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 106 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, sudah sangat jelas bahwa program JKK dan JKm dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Ketenagakerjaan adalah institusi yang sesuai dengan seluruh prinsip SJSN seperti nirlaba, gotong royong dan dana amanah.
Apalagi KPK sudah mewarning adanya inefisiensi sebesar Rp 775 miliar pertahun dari APBN dalam pelaksanaan program JKK dan JKm bagi ASN di PT. Taspen, maka sudah seharusnya Program JKK dan JKm bagi ASN diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya berharap Pemerintah Presiden Jokowi di periode kedua lebih realistis dan obyektif untuk menjalankan jaminan sosial yaitu sesuai prinsip-prinsip SJSN, focus mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja baik swasta maupun ASN tanpa perbedaan manfaat, serta efisien dalam pembiayaan dari APBN," katanya.
BPJS Ketenagakerjaan dengan dana yang besar dan pengalaman puluhan tahun mengelola JKK dan JKm akan sangat mampu melaksanakan jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk seluruh pekerja.
Oleh karenanya BPJS Watch meminta Pemerintah mensegerakan revisi PP No. 44 Tahun 2015 dan menggabungkan pengelolaan JKK dan JKm kepada BPJS Ketenagakerjaan.
