Samarinda, (Antaranews Kaltim) -Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur berharap Pemerintah setempat tidak ikut memfasilitasi terjadinya dualisme organisasi yang menaungi para pelaku usaha dan pebisnis tersebut.
Ketua Kadin Kaltim, Dayang Donna Faroek kepada awak media di Samarinda mengatakan, Kadin merupakan mitra pemerintah dalam menopang perekonomian di suatu daerah, sehingga perlu adanya dukungan penuh dalam menjalankan tugas serta fungsinya.K
"Kalau terjadi dualisme, imbasnya sangat banyak, dan tentunya bisa merugikan daerah," terang Donna.
Diketahui bahwa Donna Faroek merupakan ketua Kadin di bawah naungan Rosan Perkasa Roeslani.
Sementara telah beredar kabar bahwa bakal ada Kadin Kaltim tandingan, versi Oesman Sapta Odang.
Berdasarkan informasi Kadin tandingan yang dipimpin Andika Hasan tersebut dan bakal dilantik akhir pekan ini di salah satu ruangan milik Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dayang Donna Faroek berharap Gubernur Kaltim, Isran Boor tidak mengakomodir keberadaan Kadin tandingan tersebut.
"Kadin sebelah ini tidak pernah berbuat apa-apa, tiba-tiba mengaku sebagai yang sah. Kita minta Gubernur tak mengakui 'Kadin Sebelah', ini," kata mantan putri Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tersebut.
Dia menegaskan, Kadin yang dipimpinnya merupakan organisasi yang dinaungi UU Nomor 1 tahun 1987, Tentang Kadin.
Begitu pun di level pusat, kata Donna, Kadin pimpinan Rosan P Roeslani merupakan yang diakui oleh Pemerintah RI.
"Pak Jokowi hadir di acara HUT ke 50 Kadin pimpinan Pak Rosani September lalu. Contoh nyata lainnya, Pak Jokowi juga mengundang 26 pengusaha nasional generasi kedua di Istana Merdeka Jakarta, Agustus 2018. Saya termasuk diantara 26 pengusaha itu. Artinya, Presiden pun mengakui Kadin kami," tegas Donna.
Wakil Ketua Bidang Organisasi Kadin Kaltim, Saiful Anwar menjelaskan, sejatinya masalah dualisme Kadin Kaltim ini mulai mencuat sejak beberapa tahun lalu.
Mulai pimpinan Pak Zulkifli Shahab, Mudiyat Noor, Imam Mundjiat, mereka sudah ada namun keberadaan mereka tidak bisa eksis.
"Barulah saat pergantian Gubernur ini, mereka mulai bergaung, karena ada yang mengakomodir, "ujar Saiful.
Saiful berpendapat, jika tak diberi ruang, tak mungkin bisa terjadi dualisme di Kaltim. Contohnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang kini coba disatukan.
"KNPI yang empat-lisme saja bisa kok disatukan asalkan Kepala Daerahnya mau," kata Saiful.
Wakil Ketua Kadin lainnya, Sevana Podung berharap dualisme ini bisa diakhiri, karena dualisme bisa berujung hilangnya kondusifitas berusaha di Kaltim, dan mengganggu kelancaran arus investasi di daerah.