Partisipasi politik warga Balikpapan di Pilkada Kaltim meningkat

Balikpapan (Antaranews Kaltim) - Partisipasi politik masyarakat Kota Balikpapan pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Timur 2018 meningkat dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 64,6 persen dari total yang masuk daftar pemilih tetap (DPT).

"Pada pilgub tahun 2013, angka partisipasinya hanya sekitar 56 persen," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan Noor Thoha di Balikpapan, Jumat.

Pada Pilkada Kaltim 2018, lebih kurang 415.000 warga Balikpapan terdaftar sebagai pemilih.

Menurut Thoha, angka partisipasi 64,4 persen itu baru angka sementara karena masih ada data yang terus masuk. "Target kami bisa 77,5 persen," ungkapnya.

Target itu adalah juga target angka partisipasi pemilih pilkada serentak secara nasional.

Wilayah Balikpapan sebelumnya terkenal dengan ketidakpedulian warganya pada kegiatan politik. Apalagi sebagian warga memang bekerja jauh dari rumah dan tidak bisa pulang setiap hari seperti pekerja anjungan minyak lepas pantai atau di lokasi pengolahan migas dan juga tambang batu bara.

"Pun kalau pas lagi di rumah, ada kalanya lupa sebab capek. Milihnya tidur atau jalan-jalan bersama keluarga," kata Teddy Johan, seorang karyawan kontraktor migas.

Menurut Teddy, ketidakpedulian itu juga dipicu calon yang tidak menarik bagi warga, baik secara rekam jejak maupun program yang ditawarkan.

Namun, pada Pemilihan Presiden 2014 terjadi perubahan yang signifikan setelah angka partisipasi di Balikpapan tercatat mencapai 70 persen.

"Karena ada calon seperti Joko Widodo yang benar-benar menarik. Belum lagi suasana sebelum dan selama pemilu, pro dan kontra yang benar-benar menguras energi bangsa," kata Piatur Pangaribuan, Rektor Universitas Balikpapan, dalam sebuah kesempatan.

Sejak itulah warga Balikpapan terus mempertahankan keterlibatannya pada proses politik seperti pemilu.

"Warga sadar harus terlibat, karena yang mereka pilih, apakah anggota DPRD, DPR, atau wali kota, turut memengaruhi nasib mereka melalui kebijakan-kebijakan yang akan dibuat di lembaga-lembaga tersebut," kata jurnalis senior Balikpapan Amir Syarif.

Kalau pun tidak ada calon yang pas di hati, warga juga tetap datang ke TPS untuk memilih seseorang. "Setidaknya agar jangan sampai yang terburuk berkuasa atau terpilih," kata Fariz Fadillah, aktivis mahasiswa. (*)