Penajam (ANTARA Kaltim) - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat segera memperbaiki kerusakan jalan trans Kalimantan untuk kelancaran akses transportasi masyarakat setempat.
"Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat harus sigap melakukan perbaikan jalan provinsi atau nasional, karena kondisi jalan banyak yang rusak dan berlubang," tegas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Baharuddin Muin ketika ditemui di Penajam, Jumat.
Menurut ia, perbaikan jalan provinsi dan jalan nasional yang melintasi wilayah Penajam Paser Utara harus menjadi program prioritas, karena sudah bertahun-tahun jalan trans Kalimantan itu rusak dan berlubang.
Misalnya, jalan trans Kalimantan di wilayah Kelurahan Petung dan Buluminung yang rusak dan berlubang, sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan pengendara kendaraan yang melalui jalan tersebut.
Banyaknya lubang dengan kedalaman hampir setengah meter di jalan trans Kalimantan tersebut sering menimbulkan kecelakaan.
Jika musim kemarau, kata Baharuddin, kendaraan yang melintas di jalan itu menimbulkan kepulan debu yang rawan menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan bagi warga.
Sedangkan pada musim hujan, kondisi jalan trans Kalimantan di wilayah Penajam Paser Utara itu semakin parah dan rawan kecelakaan, karena seluruh lubang jalan tergenang air dan menjadi licin.
Baharuddin menyatakan, perbaikan jalan rusak di wilayah Penajam Paser Utara sepenuhnya diserahkan kepada pemprov dan pemerintah pusat, sebab pemerintah kabupaten tidak mampu membiayai.
"Jalan poros Penajam sampai Kabupaten Paser merupakan jalan nasional, sedangkan jalan poros Silkar, Petung-Sepaku hingga kini masih nonstatus," jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Selain masyarakat, para legislator Kabupaten Penajam Paser Utara juga sering menyuarakan keluhan kondisi kerusakan jalan trans Kalimantan yang sudah cukup lama, tetapi tidak segera diperbaiki.
Hingga kini, suara keluhan para anggota DPRD dan warga Kabupaten Penajam Paser Utara terkait kerusakan jalan trans Kalimantan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. (*)
