Dinkes Kaltim fokus eliminasi TB dari tingkat desa

Samarinda (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) memfokuskan upaya eliminasi penyakit Tuberkulosis (TB) melalui optimalisasi pelayanan kesehatan tingkat desa untuk menekan penularan dari tingkat akar rumput.

"Program prioritas Presiden ini mendesak untuk dijalankan secara serius mengingat Indonesia saat ini menempati posisi kedua sebagai penyumbang kasus TB terbanyak di dunia setelah India," kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Rabu.

Dia mengatakan setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Timur diupayakan memiliki desa percontohan yang dilengkapi dengan kader kompeten serta sistem pelaporan yang terpadu.

Ia menilai edukasi pencegahan sebagai penting karena satu orang terinfeksi yang dibiarkan tanpa pengobatan berisiko menularkan bakteri kepada lima hingga 10 anggota keluarga.

Ia menjelaskan setiap individu yang terkonfirmasi positif aktif diwajibkan menjalani pengobatan rawat jalan secara disiplin selama enam hingga 12 bulan jika tidak ditemukan komplikasi.

"Sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran, seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien diwajibkan menjalani skrining menggunakan pemeriksaan rontgen atau tes dahak," kata dia.

Ia menyatakan kelompok keluarga berisiko tersebut diminta diberikan terapi pencegahan TB, meskipun petugas kesehatan terkadang masih menghadapi penolakan dari warga yang merasa tubuhnya sehat.

Sebanyak 188 puskesmas di Kaltim telah diinstruksikan untuk tidak mempersulit proses administrasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan skrining gratis cukup dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP).

Pemprov Kaltim juga telah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang bekerja secara sinergi antara pemerintah daerah, korporasi, masyarakat, hingga lembaga filantropi.

Kementerian Kesehatan mendata sekitar 1,09 juta kasus TB di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 867 kasus sudah diobati pada 2025, sedangkan sekitar 300 kasus belum ditemukan.

Untuk itu, pemerintah pusat membentuk 5.315 desa siaga penanganan kasus TB di 11 provinsi prioritas di Indonesia pada 2026. Hal ini menyasar daerah yang belum mencapai target 100 persen penanganan TB pada tahun lalu.