Kaltim kuatkan jaminan halal produk hewani

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat jaminan halal produk hewani bagi masyarakat dengan melaksanakan asesmen lapangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

"LPH yang tengah diajukan akreditasinya ini memiliki fokus pada sektor strategis, khususnya penyembelihan hewan dan produk hasil peternakan yang dikonsumsi masyarakat," kata Pelaksana Harian Kepala DPKH Kaltim drh Dyah Anggraini di Samarinda, Sabtu.

Asesmen lapangan tersebut dilakukan secara langsung oleh tim khusus dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal.

DPKH Kaltim menargetkan LPH yang dimiliki dapat segera memperoleh pengakuan resmi dari lembaga berwenang.

"Pengakuan memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal," ucapnya.

Direktur Registrasi Halal Muhammad Djamaluddin turut menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal di berbagai daerah.

Baca juga: 26 pedagang Taman Berkapai miliki sertifikat halal pada zona KHAS

"Keberadaan LPH yang terakreditasi sangat mendukung percepatan implementasi kebijakan jaminan produk halal secara nasional," ungkap dia.

Djamaluddin menyatakan, pelaksanaan asesmen bertujuan untuk memastikan tingkat kesiapan LPH DPKH Kaltim dalam memenuhi seluruh standar akreditasi.

Standar akreditasi tersebut meliputi penguatan dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, maupun kompetensi teknis dalam pengujian produk halal.

Terdapat sejumlah fokus pemeriksaan pada proses asesmen ini seperti legalitas, analisis risiko ketidakberpihakan, stabilitas keuangan, dan tanggung gugat.

Pemeriksaan juga mencakup struktur organisasi, komitmen manajemen, audit internal, kaji ulang manajemen, serta kompetensi auditor terhadap ruang lingkup yang diajukan.

"Tim penilai turut melakukan simulasi proses pemeriksaan kehalalan mulai dari skema sertifikasi, permohonan, penyusunan laporan, penanganan keluhan, hingga transparansi informasi publik," jelas Djamaluddin.

Baca juga: Kaltim raih penghargaan Lembaga Pemerintahan Pendukung Program Halal