Dinkes Kaltim: Pemberian vaksinasi dengue efektif tekan kasus DBD

Samarinda (ANTARA) - Kepala Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) Jaya Mualimin menyatakan pemberian vaksinasi dengue efektif menekan angka kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayah setempat.

"Implementasi vaksinasi dengue di Kalimantan Timur yang dimulai sejak tahun 2024 mulai menunjukkan tren positif terhadap penurunan kasus di sejumlah wilayah prioritas," katanya di Samarinda, Jumat.

Jaya menerangkan, penurunan jumlah kasus yang cukup mencolok tercatat di beberapa daerah seperti Kota Balikpapan, Samarinda, hingga Kabupaten Mahakam Ulu seiring dengan meluasnya pelaksanaan program imunisasi tersebut.

Jaya menjelaskan penyakit dengue sebelumnya menjadi salah satu beban kesehatan masyarakat yang cukup tinggi dengan pola siklus peningkatan setiap tiga hingga lima tahun.

"Dari ribuan siswa SD yang telah menerima vaksinasi dengue di Kaltim, tidak ada laporan yang menunjukkan mereka terjangkit DBD setelah mengikuti imunisasi tersebut," katanya.

Lebih lanjut, kata Jaya, puncak penularan DBD di wilayah Benua Etam biasanya terjadi pada periode November hingga Februari sehingga memerlukan langkah intervensi medis yang berkelanjutan dan terukur.

Selain penurunan jumlah penderita, angka kematian akibat infeksi nyamuk Aedes aegypti di provinsi tersebut juga dilaporkan mengalami tren penurunan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Dinas kesehatan terus berupaya melakukan penguatan edukasi serta kolaborasi lintas sektor guna memastikan masyarakat mendapatkan dosis vaksin secara lengkap untuk perlindungan maksimal.

"Pemerintah daerah terus memperluas cakupan vaksinasi yang diiringi dengan penguatan edukasi publik mengenai manfaat vaksinasi. Kami berkomitmen untuk mendukung target eliminasi kematian akibat dengue melalui strategi terpadu," katanya.

Berdasarkan data terkini, tercatat sebanyak 231 kasus kumulatif yang tersebar di wilayah Kaltim dengan sebaran tertinggi saat ini berada di Kota Samarinda yang mencapai 46 kasus.

Pemerintah menargetkan angka kematian akibat penyakit ini dapat terus ditekan hingga berada di bawah ambang batas 0,4 persen melalui penguatan sistem rujukan medis di setiap tingkatan.

"Seluruh jajaran kesehatan di tingkat kabupaten dan kota telah diinstruksikan untuk mempercepat alur penanganan pasien, terutama bagi warga yang sudah memasuki fase kritis," ucap Jaya.