Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluruskan isu mengenai rencana belanja rehabilitasi rumah dinas atau rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar yang ramai diperbincangkan warganet di media massa.
"Angka Rp25 miliar tersebut merupakan akumulasi dari 57 paket belanja, bukan hanya dialokasikan untuk rumah jabatan gubernur," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Astri Intan Nirwany di Samarinda, Selasa.
Astri menjelaskan alokasi anggaran khusus untuk rehabilitasi bangunan utama rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur sebenarnya hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp3 miliar.
Selebihnya dari keseluruhan anggaran Rp25 miliar tersebut dialokasikan untuk membiayai rehabilitasi gedung-gedung lain serta memenuhi pengadaan berbagai sarana maupun prasarana pendukung operasional aparatur pemerintah.
Astri meluruskan narasi yang tersebar di publik dalam menginterpretasikan data Rencana Umum Pengadaan yang sifatnya masih berupa rencana pagu, bukan merupakan angka realisasi anggaran.
Biro Umum Setdaprov Kaltim diamanahkan mengelola dana tersebut untuk berbagai fasilitas, seperti guest house dengan tempat pertemuan dan 10 kamar VIP, gedung teater Olah Bebaya berkapasitas 450 orang, mushala kawasan sekretariat daerah, hingga rumah jabatan wakil gubernur.
Baca juga: Pemprov Kaltim klarifikasi kursi pijat Gubernur Rp125 juta
Cakupan pengelolaan biro ini juga mencakup rumah jabatan sekretaris daerah, ruang VIP Bandara APT Pranoto dan Balikpapan, convention hall meliputi plenary dan exhibition hall, Masjid Nurul Mukminin Komplek Kantor Gubernur Kaltim, serta Islamic Center Samarinda.
"Seluruh kucuran anggaran biro ini mutlak ditujukan membiayai operasional pelayanan fasilitas tersebut sekaligus memfasilitasi kebutuhan kegiatan rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekretaris Daerah," papar Astri.
Mengenai urgensi perbaikan rumah jabatan gubernur, dia mengungkapkan fakta kondisi bangunan tersebut saat ini sangat memprihatinkan sehingga membutuhkan pemeliharaan secara lebih serius.
Berbagai kerusakan fisik yang mendesak untuk segera ditangani, antara lain instalasi listrik utama yang sering mati, masalah pipa air, serta kerusakan pompa air sentral.
"Terlebih lagi, cuaca ekstrem yang melanda wilayah setempat pada tahun 2025 lalu sempat menyebabkan banjir parah hingga merendam area lantai dua di kediaman resmi gubernur," jelas Astri.
Ditambah lagi, kondisi cuaca ekstrem pada waktu bersamaan turut mengakibatkan masalah kebocoran atap yang cukup parah di bagian bangunan Pendopo Odah Etam.
"Sederet penurunan kualitas infrastruktur itulah yang pada akhirnya menjadi dasar pijakan rasional bagi pemerintah provinsi dalam menyusun perencanaan rehabilitasi berbagai aset daerah tahun anggaran 2025," tambah Astri.
Baca juga: Gubernur Kaltim tanggung secara pribadi perabot rumah jabatan usai diprotes
Pewarta: Ahmad RifandiEditor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2026