Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memperkuat kesiapan teknis dan kelembagaan daerah dalam mengelola ekosistem pesisir secara berkelanjutan melalui proyek karbon biru.
“Wilayah pesisir dan laut di Provinsi Kalimantan Timur, terutama Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) adalah aset luar biasa, bukan hanya kebanggaan masyarakat Berau, tetapi juga simbol komitmen Pemprov Kalimantan Timur dalam menjaga kekayaan alamnya,” terang Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis.
Perihal tersebut dipertajam dalam Pelatihan Teknis Kredit Karbon Biru dan Prinsip Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Samarinda, pada 7 - 9 Oktober 2025.
Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk YKAN, pihaknya tengah mengembangkan skema pendanaan berkelanjutan melalui retribusi layanan dan perdagangan karbon biru.
Sri Wahyuni menambahkan, pengalaman Kalimantan Timur dalam program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) menjadi bekal penting untuk mengembangkan perdagangan karbon biru.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur Irhan Hukmaidy menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengakselerasi implementasi karbon biru di daerah.
Baca juga: Pengelolaan ekosistem karbon biru Kaltim tekankan tiga pilar
"Kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan pengelolaan pesisir Kaltim, untuk memastikan setiap unsur di daerah memahami konsep dan mekanisme karbon biru secara utuh," ungkapnya.
Adapun materi pelatihan mencakup kebijakan perubahan iklim, metodologi penghitungan stok karbon di ekosistem mangrove dan lamun, hingga mekanisme pasar karbon.
Dijelaskan Irhan, Kaltim diketahui KKP3K-KDPS di Kabupaten Berau yang merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.
Dengan luas lebih dari 285.000 hektare, KKP3K KDPS menyimpan potensi besar untuk pengembangan proyek karbon biru.
Studi awal menunjukkan kawasan ini memiliki sekitar 12.000 hektare mangrove dan hampir 2.000 hektare lamun yang berpotensi menyerap lebih dari 69 ribu ton karbon dioksida ekuivalen per tahun.
Potensi ini bernilai ekonomi mencapai sekitar 317.000 Dolar AS per tahun. Namun, ekosistem tersebut menghadapi ancaman alih fungsi lahan untuk tambak, pariwisata tidak berkelanjutan, serta pencemaran.
Manajer Senior Ketahanan Pesisir YKAN Mariski Nirwan menegaskan pentingnya literasi karbon biru di tingkat daerah agar proyek-proyek yang lahir nanti kredibel, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita sedang membangun sistem yang memastikan bahwa setiap ton karbon yang terserap mencerminkan konservasi yang nyata, perlindungan pesisir, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat," demikian Nirwan.
Baca juga: Pemprov Kaltim libatkan masyarakat desa tuntaskan dokumen emisi karbon
