Desa Muara Wis wakili Kaltim lomba penurunan stunting tingkat nasional

Tim penilai lomba desa berkinerja baik Percepatan Penurunan Stunting dari Kementerian Desa dan Kementerian Kesehatan, kemarin datang langsung melakukan penilaian

Samarinda (ANTARA) - Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mewakili Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam lomba percepatan penurunan stunting tingkat nasional, karena dinilai berhasil menurunkan prevalensi stunting.

"Tim penilai Lomba Desa Berkinerja Baik Percepatan Penurunan Stunting dari Kementerian Desa dan Kementerian Kesehatan, kemarin datang langsung melakukan penilaian," kata kata Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Roslindawaty di Samarinda, Rabu.

Ia turut mendampingi saat tim tersebut wawancara langsung dengan Kepala Desa Muara Wis, Kasmir dalam rangka penilaian seputar program dan kegiatan oleh desa dalam pencegahan dan penanganan terhadap stunting.

Roslindawaty menjelaskan dalam penilaian untuk Lomba Desa Berkinerja Baik Percepatan Penurunan Stunting ini dibagi menjadi 7 Desk, yakni Desk 1 merupakan perwakilan desa di Provinsi Maluku, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Banten.

Desk 2 untuk desa di Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Riau, dan Jawa Barat, Desk 3 untuk desa di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Jambi, dan Jawa Tengah, Desk 4 untuk desa di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan DIY.

Desk 5 untuk desa-desa di Provinsi Bali, Gorontalo, Bengkulu, dan Jawa Timur, Desk 6 untuk sejumlah desa di Provinsi Kalimantan Barat, Aceh, dan Lampung, sedangkan Desk 7 untuk perwakilan desa di Provinsi Kaltim, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Sementara Kasmir, saat ditemui mengatakan bahwa sebelumnya ia tidak tidak terlalu berharap bisa menjadi juara 1 tingkat Provinsi Kaltim dalam lomba ini, karena pesaingnya terlalu banyak, yakni total terdapat 841 desa yang tersebar pada tujuh kabupaten di Kaltim.

Terlebih setelah ia mendapat panggilan untuk melakukan presentasi di depan tim penilai di tingkat nasional. Ia bersyukur karena dalam presentasi dan wawancara di depan penilai nasional kemarin, berjalan dengan lancar.

Ia bercerita, saat presentasi Selasa (12/8), hal yang disampaikan ke tim penilai adalah tentang inovasi Kolaborasi Cegah dan Atasi Stunting (Si Cekatan), yakni program terintegrasi antara pemerintah desa, posyandu, masyarakat, pemerintah kabupaten, dan pihak ketiga.

Menurutnya, pada 2024 jumlah bayi stunting di desanya sebanyak 29 anak, berkat penanganan intensif secara kolaborasi, maka tahun ini ada dua anak yang berhasil dipulihkan atau tidak stunting lagi ditandai dengan penambahan tinggi badan dan berat badan, selebihnya yang 27 bayi, belum ada perubahan signifikan meski dilakukan penanganan intensif.

"Selain itu, ada beberapa keluarga tidak mampu yang berisiko melahirkan anak stunting, namun berkat gencarnya edukasi dan pemberian makanan tambahan, ternyata anak yang dilahirkan tidak stunting," katanya.

Ia menjelaskan mengalokasikan anggaran dari dana desa (DD) untuk pencegahan dan penanganan stunting, misalnya untuk rembuk stunting pada 2024 senilai Rp9,95 juta dan 2025 Rp7,8 juta, untuk rujukan bayi terindikasi stunting dari keluarga tidak mampu pada 2024 sebesar Rp7,2 juta dan 2025 senilai Rp6 juta.

Untuk tambahan makanan di posyandu pada 2024 senilai Rp23,76 juta dan 2025 senilai Rp29,7 juta, untuk pemberian makanan tambah (PMT) pada 2024 sebesar Rp29,14 juta dan 2025 sebesar Rp35 juta.

"Kemudian DD untuk penyuluhan pola asuh balita pada 2024 senilai Rp9,05 juta dan pola asuh anak jenjang SD serta SMP pada 2025 sebesar Rp17,35 juta. Untuk pelatihan mengolah makanan pendamping ASI pada 2024 Rp9,95 juta, untuk operasional pendampingan anak terindikasi stunting pada 2025 senilai Rp17,35 juta," kata Kasmir.