Pemkab Kukar dan BPOM kolaborasi ciptakan ekosistem pangan aman

Upaya menciptakan bahan pangan sehat dan keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama mulai pemerintah, pelaku usaha, hingga unsur masyarakat

Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda berkolaborasi menciptakan ekosistem pangan aman mulai dari jajanan sekolah, bahan pangan pasar, hingga makanan rumah tangga di desa maupun kelurahan.

"Upaya menciptakan bahan pangan sehat dan keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama mulai pemerintah, pelaku usaha, hingga unsur masyarakat," ujar Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Senin.

Untuk itu, ia bersama BBPOM Samarinda pada pekan lalu pun menandatangani komitmen bersama dalam memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari jajanan anak sekolah di kantin, bahan pangan di pasar, hingga makanan di tingkat rumah tangga benar-benar aman dari bahan berbahaya.

Penandatanganan tersebut dirangkai dengan giat Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) dan Advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) oleh BBPOM Samarinda, guna membangun fondasi pusat pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Ia menyebut bahwa kesehatan adalah investasi utama dalam pembangunan bangsa. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, salah satu fokusnya adalah penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.

"Saya mengajak seluruh instansi, kecamatan, pemerintah desa, dan komunitas sekolah segera menyusun rencana aksi yang terukur dan berkelanjutan. Program ini harus direplikasi di seluruh wilayah Kukar agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas," ujar bupati.

Sementara Kepala BBPOM Samarinda Agung Kurniawan, menekankan tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan pangan yang merupakan tanggung jawab bersama.

"Melalui advokasi ini, kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem pengawasan pangan yang efektif dan berkelanjutan," ujar Agung.

Ia menambahkan bahwa pendekatan terpadu melalui empat program utama yakni desa, pasar, sekolah, dan kabupaten tentang pangan aman, merupakan langkah komprehensif dalam memastikan pengawasan pangan berjalan optimal dari tingkat komunitas hingga kabupaten.