Pemprov Kaltim tekan stunting dengan penanganan holistik

Prevalensi stunting di Kaltim telah turun dari 22,9 persen pada 2023 menjadi 22,2 persen pada 2024

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya menekan persentase stunting dengan penanganan holistik dan melibatkan banyak pihak, agar prevalensi stunting di akhir 2024 yang sebesar 22,2 persen bisa turun menjadi 14 persen di akhir 2025.

"Prevalensi stunting di Kaltim telah turun dari 22,9 persen pada 2023 menjadi 22,2 persen pada 2024," kata Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita dalam Rakorda Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana 2025 di Samarinda, Kamis.

Meski menurun, lanjut ia, namun pekerjaan belum selesai, karena stunting bukan hanya soal ukuran tubuh anak, tetapi juga potret masa depan bangsa, sehingga penanganannya dilakukan secara holistik dengan sasaran mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga keluarga muda.

Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov Kaltim, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penanganan stunting, sehingga pihaknya telah menetapkan beberapa agenda prioritas dan rencana aksi di tahun ini.

Sejumlah agenda tersebut seperti mempertajam dan memperluas intervensi penurunan stunting. Dalam hal ini, pemda memastikan program berjalan secara konvergen dan terintegrasi.

Kegiatan ini melibatkan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, bahkan hingga melibatkan aparat di tingkat desa dan kelurahan.

Terkait hal ini, pihaknya mengacu pada data by name dan by address untuk memastikan bantuan dan pendampingan tepat sasaran. Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB menjadi garda terdepan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Aksi lain yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, yakni pelayanan KB tidak lagi dimaknai sebagai upaya membatasi jumlah anak semata.

"Penekanannya adalah edukasi ke masyarakat bahwa KB adalah cara merencanakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas, sehingga harus dipastikan akses terhadap alat kontrasepsi modern menjadi mudah dijangkau, terutama bagi keluarga di wilayah pedalaman, termasuk meningkatkan kualitas konseling bagi calon pengantin dan pasangan usia subur," katanya.

Aksi lainnya adalah memperkuat program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Ini karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi anak, sehingga sejumlah program seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) harus digalakkan.

"BKKBN Kaltim juga mendukung dengan terus mendorong program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) untuk menciptakan keluarga yang mandiri secara ekonomi," katanya.