Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mencari solusi menyangkut tenaga honorer yang tidak lulus pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024.
"Jatah PPPK 2024 dari pemerintah pusat sebanyak 627 formasi, terdiri dari tenaga pendidik (guru), kesehatan dan tenaga teknis," jelas Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara Ainie di Penajam, Jumat.
Dia mengatakan jumlah tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) di lingkungan pemerintah kabupaten sebanyak 3.852 orang.
"Dan THL yang tidak lulus PPPK 2024, sampaikan aspirasi tidak terima diangkat jadi PPPK paruh waktu," tambahnya.
Dia menyampaikan pemerintah kabupaten dan DPRD berusaha mencarikan solusi permasalahan PPPK tersebut agar tidak menimbulkan gejolak atau kericuhan.
Salah satu upaya dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Pemerintah kabupaten dan DPRD susun surat usulan dan akan komunikasi langsung dengan Kementerian PAN-RB, agar THL tidak lulus PPPK 2024, juga bisa diangkat PPPK penuh waktu," katanya.
Tetapi, jika seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diangkat PPPK penuh waktu, diperkirakan pemerintah kabupaten sedikitnya mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp168 miliar untuk menggaji semua PPPK tersebut.
Ketentuan besaran belanja pegawai tidak boleh melampaui 30 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk diketahui APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun ini disepakati Rp2,5 triliun.
Saat ini tercatat baru 28 persen belanja pegawai yang terpakai dari batas maksimal 30 persen, akan tetapi hitungan tersebut belum termasuk tunjangan.
Pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu akan menambah anggaran belanja pegawai. Oleh karena itu pemerintah kabupaten dan DPRD terus berupaya mencari solusi alternatif terbaik permasalahan tenaga honorer tersebut.
