Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DPOP) tetap mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif (ekraf) dan pariwisata meskipun belum ada agenda di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami masih menunggu kegiatan-kegiatan yang akan diagendakan di IKN, karena itu akan berdampak terhadap Kota Balikpapan," kata Kepala DPOP Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma, di Balikpapan, Senin (4/11).
Dia mengemukakan, meskipun pembangunan berjalan lambat dan belum ada agenda besar, pengoptimalan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sudah menjadi hal mutlak sebagai langkah menyiapkan diri dan evaluasi sebagai beranda IKN.
"Disini kami tekankan, dari Pemkot Balikpapan tetap menjalin kerjasama dengan daerah lain, tidak ada pengaruh untuk kebijakan," katanya.
Ia menyebutkan salah satu jalinan kerjasama yang tengah gencar diperjuangkan adalah terciptanya pattern of tourism bersama yakni antara Bali, Balikpapan, dan IKN. Dalam hal ini ada satu paket perjalanan dari Bali, Balikpapan dan IKN.
"Disini kami telah menyiapkan sejumlah program destinasi wisata, yakni Susur Teluk Balikpapan dengan Kapal Pinisi, Wisata Mangrove, Hutan Lindung Sungai Wain, Glamping Forest City IKN, dan lain-lain," sebut Ratih
Untuk merealisasikan itu katanya DPOP Balikpapan terus berkoordinasi dengan pihak Otorita IKN serta Kepala DPOP Bali.
Lanjutnya, bila itu terealisasi maka bisa saja, Bali yang mampu mendatangkan turis 100.000 per hari, kemudian 10.000 turis bisa dibawa ke Balikpapan, jadi mereka dari Bali kemudian ke Balikpapan, IKN dan kembali ke Bali satu paket.
Selain itu, lanjut Ratih, pihaknya juga masih menunggu berbagai kebijakan dari kementerian yang baru, lebih lagi untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki sejumlah perubahan.
Ia mencontohkan seperti Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sebelumnya satu nomenklatur dengan nama Parekraf kini dipisah. Merespon hal itu, DPOP Balikpapan juga berencana membuat bidang baru yakni bidang Ekraf.
"Maka kami menunggu kebijakan baru dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ujar Ratih.(Adv)
