Pemkot Balikpapan mulai perluas program digitalisasi Perlinsos

Kita ingin memastikan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Jangan sampai ada masyarakat yang mampu justru menerima bantuan, sementara yang berhak malah tidak terdata

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan resmi mulai melakukan perluasan program Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Tahun 2026 untuk memvalidasi seluruh data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial.

"Kita ingin memastikan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Jangan sampai ada masyarakat yang mampu justru menerima bantuan, sementara yang berhak malah tidak terdata," ujar Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, saat membuka sosialisasi program tersebut di BSCC Dome Balikpapan, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah pusat mempercayakan Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah implementasi program strategis nasional ini. Pemerintah daerah melibatkan jajaran camat, lurah, ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) se-Kota Balikpapan.

Menurutnya, penerapan sistem digital ini dirancang untuk memperbarui profil penerima bantuan secara rinci berdasarkan nama dan alamat.

"Melalui metode terintegrasi tersebut, potensi salah sasaran dalam pembagian jaminan sosial dapat diminimalisasi secara optimal," ujar Rahmad.

Ia juga menekankan bahwa peran para ketua RT menjadi kunci utama keberhasilan pemutakhiran data di lapangan. Pengurus RT merupakan pihak yang paling memahami dinamika sosial dan peta ekonomi warga di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah mewanti-wanti agar proses verifikasi lapangan dilakukan secara objektif dan transparan.

"Petugas dilarang keras memasukkan data berdasarkan kedekatan personal atau kekerabatan semata," tegas Rahmad.

Menurutnya, proses pendataan Perlinsos di Kota Beriman ini akan berlangsung selama satu bulan penuh.

"Pemerintah menerjunkan ratusan agen perlindungan sosial ke seluruh kelurahan untuk mendampingi pendaftaran serta validasi data warga," jelasnya.

Rahmad juga memanfaatkan momentum ini untuk mengingatkan jajarannya agar memperketat pengawasan terhadap warga pendatang baru.

Dia menilai, langkah tersebut sangat penting karena Kota Balikpapan memiliki tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi.

Pemerintah kota berharap sinergi kuat ini dapat melahirkan basis data tunggal yang solid untuk masa depan. Data akurat tersebut akan menjadi acuan utama dalam penyusunan seluruh kebijakan sosial daerah.

"Saya berharap bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," pungkas Rahmad. (Adv Diskominfo Balikpapan).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.