Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kaltim Pdt. Yepta Berto, setelah ia reses di masa sidang III tahun 2013.
“Masyarakat di utara Kaltim rata-rata menyalurkan aspirasi mengenai infrastruktur pembangunan, terutama masalah jalan. Di Krayan misalnya masalah jalan telah bertahun-tahun mereka sampaikan. Sampai saat ini belum ada perhatian serius dari pemerintah. Menurut mereka saat ini pemerintah terkesan sangat tidak serius menangani masalah yang ada di perbatasan,“ terang Anggota Fraksi Hanura-PDS.
Lanjutnya, masyarakat di daerah perbatasan juga mengeluhkan minimnya fasilitas penerangan. Mereka pun menyalurkan aspirasi melalui Anggota DPRD Kaltim agar pemerintah menyediakan PLTS, karena penerangan merupakan kebutuhan vital masyarakat.
Setali tiga uang, warga di sana juga banyak mengeluhkan masalah subsidi angkutan barang dan penumpang satu daerah ke daerah lainnya.
“Perekonomian di Krayan bisa berkembang jika arus transportasinya optimal. Faktanya, transportasi untuk mengangkut barang dan penumpang sangat minim di sana. Sudah begitu mereka dihadapkan pula dengan masalah rusaknya fasilitas jalan yang menghubungkan antara Malinau dan Krayan. Saya dari dulu berharap masalah ini segera menjadi skala prioritas pemerintah, “ tegas Yefta Berto.
Melalui reses ini anggota DPRD dari partai PDS ini akan segera mengoordinasikan semua aspirasi dan usulan serta keluhan dari warga setempat. “Secepatnya setelah reses ini semua aspirasi dan keluhan akan segera saya kordinasikan dengan kawan-kawan di DPRD agar dapat di rekomendasikan kepada pemerintah provinsi kaltim, dan akan saya kawal serta saya perjuangkan di APBD,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
