Penajam perpanjang skema WFH pegawai hingga Agustus 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, memperpanjang masa penerapan kebijakan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai lingkup pemerintah daerah setempat yang dilaksanakan setiap Jumat, hingga Agustus 2026.

"Kebijakan WFH pegawai masih berlanjut hingga Agustus 2026," ujar Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Iwan Darmawan, Senin, ketika ditanya menyangkut kerja dari rumah bagi pegawai di Penajam.

Selama periode pelaksanaan WFH, kata dia,Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan laporan capaian dan hasil evaluasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Setelah Agustus 2026 pelaksanaan WFH bakal dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan diputuskan apakah skema kerja dari rumah dilanjutkan atau kembali normal bekerja dari kantor," ujarnya.

"WFH pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten mulai diterapkan sejak 10 April 2026 dan dilaksanakan setiap Jumat," ujarnya.

Baca juga: DPRD Samarinda awasi ketat WFH ASN karena bukan hari libur

Kendati demikian, menurut dia, pelayanan publik tetap berjalan normal, dan pegawai sejumlah perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak masuk dalam skema kerja dari rumah

Dia menyebut organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta layanan yang langsung melayani masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

"Efisiensi dari penerapan WFH terlihat pada pengurangan biaya penggunaan energi perkantoran, dan pengurangan konsumsi bahan bakar seiring aktivitas perjalanan dinas dan mobilitas pegawai berkurang karena kerja dari rumah," ujarnya.

Dia mengatakan selama April-Mei 2026 menerapkan kebijakan WFH tercatat pemerintah kabupaten menghemat operasional sekitar Rp800 juta, dari penggunaan bahan bakar, listrik, air hingga telepon di lingkungan pemerintahan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.