Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tergolong sukses dalam menjamin kesehatan bagi warganya, terbukti dari Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencapai 99,88 persen.
"Sejak 1 Maret 2023, sebanyak 837.890 jiwa penduduk Kota Samarinda terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," ujar Kabag SDM, Umum, dan Komunikasi Publik Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Samarinda M Noor Aliansyah di Samarinda, Selasa.
Sementara itu, total jumlah penduduk di Samarinda sebanyak 838.935 jiwa, sehingga capaian 837.890 jiwa yang sudah menjadi peserta JKN tersebut menggambarkan bahwa hampir seluruh warga Kota Samarinda telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Atas capaian ini, katanya, Wali Kota Samarinda Andi Harun pun mengungkapkan rasa bangga, sehingga ia mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Samarinda yang telah bekerja keras agar masyarakat Samarinda bisa terjamin ke dalam Program JKN.
"Mengingat telah tercapainya UHC di Kota Samarinda, maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Samarinda tetap terjamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS," ujar Andi Harun seperti ditirukan Aliansyah.
Hal ini dikatakan Aliansyah setelah mengikuti acara Penyerahan Penghargaan UHC Award secara daring di Jakarta, oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin kepada 22 gubernur dan 334 bupati/wali kota se Indonesia yang telah mencapai UHC, yakni lebih 95 persen penduduk menjadi anggota JKN.
Dalam pidato secara daring yang dipantau dari Samarinda, Wapres mengapresiasi komitmen Pemda dalam capaian UHC, khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN.
Dalam Inpres Nomor 1/2022, salah satu instruksi presiden kepada gubernur dan bupati/wali kota adalah mendorong target RPJMN, yakni dengan target sebesar 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatan melalui Program JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) pada tahun 2024.
"Sampai dengan 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
Ghufron menekankan, tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.*
