Moscow (ANTARA) - Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan larangan pinjaman valuta asing dan transfer oleh warga Rusia ke luar negeri sebagai pembalasan atas sanksi ekonomi yang dikenakan Barat kepada Moskow.
Presiden Rusia itu juga menandatangani undang-undang yang memerintahkan seluruh perusahaan pengekspor untuk menjual 80 persen dari pendapatan devisa mereka yang dibuat sejak 1 Januari di pasar, demikian diumumkan Kremlin pada Senin (Selasa pagi WIB).
Larangan itu dilakukan Moskow setelah Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan bahwa Inggris akan mengunci Sberbank Rusia dari kliring sterling dan menjatuhkan sanksi pada tiga bank lain. Liz Truss juga mengatakan bahwa akan ada pembekuan aset penuh pada pemberi pinjaman Rusia dalam beberapa hari ke depan.
Pemerintah Inggris juga meminta warganya untuk tidak melakukan semua perjalanan ke Rusia dan memerintahkan otoritas pelabuhan di negara itu untuk melarang kapal apa pun milik Rusia guna meningkatkan tekanan terhadap Moskow.
Mata uang Rubel Rusia jatuh tajam pada perdagangan Senin pagi. Bank Sentral Rusia menaikkan lebih dari dua kali lipat suku bunga utamanya menjadi 20 persen sebagai langkah darurat setelah Barat memberlakukan sanksi ekonomi lebih lanjut selama akhir pekan.
Ini termasuk keputusan Barat untuk membekukan cadangan mata uang utama Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sanksi Barat ini berpotensi menghancurkan stabilitas keuangan negara itu.
Katya, warga Kota Moskow, mengatakan kepada The Independent: “Kartu bank Rusia saya tidak berfungsi lagi. Saya juga ingin menukar rubel yang saya miliki dengan uang tunai, tetapi nilai tukarnya sangat buruk sehingga tidak ada gunanya”, kata Katya seperti dikutip Reuters.
