Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membentuk tim koordinasi terpadu untuk mengawasi pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran, sekaligus mencegah terjadinya permainan stok dan harga di tingkat penyalur (agen) maupun sub agen (pangkalan).
“Kami akan lakukan pengawasan ketat untuk memastikan pendistribusian LPG 3 kg di Kaltim seluruhnya tepat sasaran. Tidak ada permainan, terutama di tingkat agen dan pangkalan,”kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor di Samarinda, Jumat.
Menurut Roby, antisipasi harus dilakukan, mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Raya Idul Fitri 1442 H.
Mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim ini juga berharap tim koordinasi terpadu terbentuk di kabupaten dan kota, sehingga sinergi pengawasan terjalin baik untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelangkaan stok dan kenaikan harga yang tidak wajar akibat tingginya permintaan masyarakat.
Sales Area Manager Kaltim Kaltara PT Pertamina, Gusti Anggara Permana menegaskan, pihaknya sangat mendukung rencana pembentukan tim koordinasi terpadu tersebut karena akan lebih menjamin akurasi pendistribusian LPG 3 kg menjadi lebih tepat sasaran
Dia juga mengapresiasi informasi yang disampaikan Kepala Disperindagkop Kaltim HM Yadi Robyan Noor terkait perkembangan jumlah UMKM di Kaltim dan peningkatan jumlah penduduk miskin sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
Jumlah penduduk miskin hingga September tahun lalu bertambah menjadi 243.990 jiwa. Sedangkan jumlah UMKM tahun ini meningkat menjadi sekitar 309.000 UMKM.
“LPG 3 kg ini bersubsidi, jadi harus kita awasi agar tepat sasaran. Kehadiran tim koordinasi terpadu ini menurut kami akan sangat positif,” kata Gusti Anggara.
Kehadiran tim koordinasi terpadu sangat tepat, sebab sejak awal Pertamina berharap dukungan daerah untuk pengawasan penggunaan LPG PSO/subsidi yang tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat miskin dan UMKM.
Gusti Anggara juga tidak menampik kemungkinan tingginya permintaan LPG 3 kg diakibatkan oleh masih banyaknya penggunaan dari kelompok masyarakat yang sesungguhnya tidak termasuk dalam kategori miskin, misal pegawai di lingkungan pemerintahan.
"Tentu kami juga berharap dukungan berupa surat edaran/imbauan penggunaan LPG PSO tepat sasaran dan mendorong penggunaan LPG Non PSO baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat umum" kata Gusti.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021