Sejumlah anggota DPRD Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Kaltim dalam rangka menggali informasi strategi Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
Rombongan diterima Ketua Komisi IV Rusman Yaqub dan Anggota Komisi III Mimi Meriami Br Pane.
“Tentu berbeda dalam pola strategi penyusunan APBD dimasa normal dengan pandemi COVID-19. Apakah Kaltim fokus kepada pemulihan ekonomi atau justru fokus kepada penanganan penyebaran dan pengendalian corona virus,” kata Anggota DPRD Sulsel Imam didampingi Andi Sugiarto Mangun, Saharuddin, Wahyuddin, Anzar, Rismayanti dan lainnya.
Anggota DPRD Sulsel Rismayanti menyebutkan dipilihya Kaltim karena kedepannya akan menjadi Ibu Kota Negara sehingga sebagai provinsi tetangga pulau Kalimantan dinilai perlu menyamakan persepsi khususnya dibidang pembangunan.
“Mungkin ada poin-poin penting dimana bisa di ambil untuk diterapkan di Sulsel. Kami juga ingin menanyakan sejauh mana pola kontribusi Badan Usaha Milik Negara yang ada di daerah terhadap kontribusi pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Rusman Yaqub mengatakan Kaltim 2020-2021 fokus kepada pemulihan ekonomi dimasa pandemi covid-19. Pihaknya mengakui terjadi penurunan drastis APBD Kaltim terlebih masih menunggu nanti apakah Kaltim masih mendapat bagi hasil dari pemerintah pusat atau sebaliknya.
Konsentrasi pembangunnan IKN menurun karena dampak dari pandemi. DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim revisi RPJMD karena tidak memuat IKN. Raperda RTRW Kaltim juga perlu dilakukan revisi dan evaluasi.
Logo-DPRD Kaltim (Dok Antaranews Kaltim)
Untuk mempersiapkan IKN diperlukan penataan dan memaksimalkan tata kehidupan masyarakat dan sumber daya manusia. Ini dimaksudkan guna mempersiapkan terjadinya lonjakan disegala bidang termasuk jumlah penduduk.
"Kurang lebih 7 bulan diskusi atau pembahasan tentang IKN berhenti karena kondisi. Kaltim termasuk provinsi yang berbasis sumber daya alam dan teknologi tinggi sehingga ketika terjadi kondisi seperti sekarang dampaknya cukup besar. Contohnya banyak terjadi pengangguran. APBD Kaltim menganggarkan sebanyak Rp 555 miliar untuk covid-19 dan banyak terserap di pemulihan ekonomi," jelasnya.
Ia menambahkan, di Kaltim ada tiga BUMN terbesar yakni PT Pertamina, PT Pupuk Kaltim dan PT LNG dan kontribusi ke daerah berupa CSR, sedangkan pajak langsung ke pemerintah pusat kemudian datang ke Kaltim melalui dana bagi hasil seperti lifting migas.
