DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan kritikan kepada pemerintah setempat terkait penanganan pandemik COVID-19 di daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memberikan tanggapan dari hasil laporan Pansus Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang dibacakan pada Rapat Paripurna ke-8 yang dilaksanakan secara virtual meeting beberapa waklu lalu.
Dikatakannya, bila dilihat dari hasil laporan itu tidak ada satupun hasil yang positif dari pemerintah provinsi dalam hal penanganan COVID-19.
Menurut Samsun, sampai saat ini belum terjadi koordinasi yang intens antara jajaran pemerintah itu sendiri, sehingga penanganan sampai dengan pemberian bantuan terkesan agak lamban dan bergerak sendiri-sendiri.
Padahal lanjut Samsun, masyarakat yang terdampak masih menunggu langkah dari pemerintah provinsi dalam hal pemberian bantuan.
Dia mengingatkan jangan sampai pemerintah di kabupaten/kota bekerja sendiri-sendiri, karena banyak kebutuhan masyarakat yang harus disupport dengan cepat.
"Saya menyampaikan bahwa pemerintah provinsi agak lamban dalam menyikapi penanganan covid 19 ini, hal tersebut nampak dimana anggaran yang di alokasikan belum juga di realisasikan kepada masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Disarankannya, pemerintah provinsi agar lebih proaktif dan lebih intens melakukan koordinasi kepada jajaran dibawahnya. Anggaran yang ada diberikan saja kepada pemerintah kabupaten/kota, agar supaya data pendistribusian tidak tumpang tindih dilapangan, tentu tetap berkoordinasi dengan aparat hukum agar tidak menyalahi aturan yang ada.
"Saya minta pemerintah provinsi lebih proaktif dan juga berkoordinasi secara cepat dan tepat dengan jajarannya, langkah penanganan harus terkoordinasikan dengan baik, kasihan rakyat,” tutup Samsun.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020