Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daerah terbaik di Kalimantan Timur yang mampu menyalurkan dana desa 2016 dari rekening kabupaten ke rekening kas desa sehingga kabupaten lain diminta mencontohnya.
"Hingga 25 November 2016 penyaluran dana desa di Kaltim rata-rata baru 57 persen, sedangkan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara sudah mencapai 91,34 persen," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Timur Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Rabu.
Hal itu diungkapkan Jauhar saat rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Rapat tersebut dihadiri kepala dan perwakilan BPMPD se-Provinsi Kaltim, termasuk sejumlah pihak lain yang terkait menangani pembangunan desa.
Kabupaten Penajam Paser Utara, katanya, pada 2016 mendapatkan alokasi dana desa dari APBN senilai Rp21,63 miliar dengan tingkat pencairan mencapai 100 persen, sementara tingkat penyaluran dari rekening kabupaten ke rekening desa desa sebesar 91,34 persen
Kabupaten Kutai Barat mendapatkan alokasi senilai Rp117,71 miliar dengan tingkat pencairan sudah mencapai 100 persen, sementara tingkat penyaluran dari rekening kabupaten ke rekening desa baru 48,82 persen.
Untuk Kabupaten Berau mendapat kepercayaan mengelola dana desa sebesar Rp66 miliar dengan pencairan sudah 100 persen, namun tingkat penyaluran dari kabupaten ke desa-desa baru terealisasi sebesar 32,02 persen.
Selanjutnya Kabupaten Paser mendapat alokasi senilai Rp860,98 miliar dengan tingkat pencairan sudah 96,40 persen, sementara tingkat penyaluran dari kabupaten ke kas desa baru terealisasi 37, 95 persen.
Kabupaten Mahakam ulu mendapat kepercayaan mengelola dana desa sebesar Rp359,12 miliar dengan tingkat pencairan sudah 60 persen, namun tingkat penyaluran anggaran dari kabupaten ke desa baru sekitar 55 persen.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat anggaran dana desa sebesar Rp122,19 miliar dengan tingkat pencairan baru sekitar 60 persen, sementara tingkat penyaluran dari rekening kas kabupaten ke rekening kas desa baru sekitar 45 persen.
Kabupaten Kutai Timur mendapat dana desa sebesar Rp911,83 miliar dengan tingkat pencairan baru sekitar 60 persen, sementara tingkat penyaluran baru terealisasi 24 persen.
"Mengingat masih sangat rendahnya baik tingkat pencairan maupun penyaluran dana desa, maka melalui rakor ini saya harap semua kabupaten memberikan alasan kuat mengenai apa saja kendalanya, sekaligus bisa dipecahkan bersama solusi untuk mengejar ketertinggalan penggunaan dana desa," ujar Jauhar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Hingga 25 November 2016 penyaluran dana desa di Kaltim rata-rata baru 57 persen, sedangkan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara sudah mencapai 91,34 persen," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Timur Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Rabu.
Hal itu diungkapkan Jauhar saat rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Rapat tersebut dihadiri kepala dan perwakilan BPMPD se-Provinsi Kaltim, termasuk sejumlah pihak lain yang terkait menangani pembangunan desa.
Kabupaten Penajam Paser Utara, katanya, pada 2016 mendapatkan alokasi dana desa dari APBN senilai Rp21,63 miliar dengan tingkat pencairan mencapai 100 persen, sementara tingkat penyaluran dari rekening kabupaten ke rekening desa desa sebesar 91,34 persen
Kabupaten Kutai Barat mendapatkan alokasi senilai Rp117,71 miliar dengan tingkat pencairan sudah mencapai 100 persen, sementara tingkat penyaluran dari rekening kabupaten ke rekening desa baru 48,82 persen.
Untuk Kabupaten Berau mendapat kepercayaan mengelola dana desa sebesar Rp66 miliar dengan pencairan sudah 100 persen, namun tingkat penyaluran dari kabupaten ke desa-desa baru terealisasi sebesar 32,02 persen.
Selanjutnya Kabupaten Paser mendapat alokasi senilai Rp860,98 miliar dengan tingkat pencairan sudah 96,40 persen, sementara tingkat penyaluran dari kabupaten ke kas desa baru terealisasi 37, 95 persen.
Kabupaten Mahakam ulu mendapat kepercayaan mengelola dana desa sebesar Rp359,12 miliar dengan tingkat pencairan sudah 60 persen, namun tingkat penyaluran anggaran dari kabupaten ke desa baru sekitar 55 persen.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat anggaran dana desa sebesar Rp122,19 miliar dengan tingkat pencairan baru sekitar 60 persen, sementara tingkat penyaluran dari rekening kas kabupaten ke rekening kas desa baru sekitar 45 persen.
Kabupaten Kutai Timur mendapat dana desa sebesar Rp911,83 miliar dengan tingkat pencairan baru sekitar 60 persen, sementara tingkat penyaluran baru terealisasi 24 persen.
"Mengingat masih sangat rendahnya baik tingkat pencairan maupun penyaluran dana desa, maka melalui rakor ini saya harap semua kabupaten memberikan alasan kuat mengenai apa saja kendalanya, sekaligus bisa dipecahkan bersama solusi untuk mengejar ketertinggalan penggunaan dana desa," ujar Jauhar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016