Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong BUMD/BUMN bahkan pihak swasta nasional untuk berperan aktif dalam kegiatan transportasi di daerah itu.
"Defisit keuangan negara berimbas pada melemahnya akselerasi kegiatan pembangunan, tidak terkecuali sektor transportasi sehingga perlu adanya peran BUMD/BUMN dan pihak swasta nasional untuk berperan aktif dalam kegiatan transportasi di daerah," kata Kepala Dishub Kaltim H Salman Lumoindong di Samarinda, Selasa.
Menurut dia, kegiatan transportasi memerlukan dukungan pembiayaan dalam pengembangan sarana dan prasarananya.
"Jadi, kami mendorong agar pihak swasta maupun BUMN agar berperan aktif dalam sektor transportasi, sehingga masyarakat tetap dapat merasakan pelayanan yang baik," ucap Salman Lumoindong.
Ia menjelaskan, banyak sarana dan prasarana sektor transportasi dapat disinergikan dan dikelolakan ke pihak swasta nasional maupun BUMN di antaranya, pengelolaan terminal kendaraan (bus) antarwilayah, pelabuhan laut maupun bandar udara.
"Misalnya, Bandara Samarinda Baru, Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau serta Bandara Juata Tarakan, Kalimantan Utara. Bandara itu sebelumnya dikelola UPT Kementerian Perhubungan dan ke depan, harus dikelola BUMN khususnya Angkasa Pura I," jelas Salman Lumoindong.
Pengelolaan sarana maupun fasilitas transportasi oleh pihak swasta maupun BUMN menurut ia, tentu akan mengurangi beban pembiayaan yang harus dikeluarkan daerah atau pemerintah.
Selain itu tambahnya, mensinergikan pengelolaan sarana dan fasilitas transportasi pemerintah kepada pihak swasta atau BUMN sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 harus meningkatkan semangat kinerja pemerintah daerah, utamanya kabupaten dan kota membangun sinergitas dengan pihak swasta dan BUMN, termasuk optimalisasi sektor transportasi," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Defisit keuangan negara berimbas pada melemahnya akselerasi kegiatan pembangunan, tidak terkecuali sektor transportasi sehingga perlu adanya peran BUMD/BUMN dan pihak swasta nasional untuk berperan aktif dalam kegiatan transportasi di daerah," kata Kepala Dishub Kaltim H Salman Lumoindong di Samarinda, Selasa.
Menurut dia, kegiatan transportasi memerlukan dukungan pembiayaan dalam pengembangan sarana dan prasarananya.
"Jadi, kami mendorong agar pihak swasta maupun BUMN agar berperan aktif dalam sektor transportasi, sehingga masyarakat tetap dapat merasakan pelayanan yang baik," ucap Salman Lumoindong.
Ia menjelaskan, banyak sarana dan prasarana sektor transportasi dapat disinergikan dan dikelolakan ke pihak swasta nasional maupun BUMN di antaranya, pengelolaan terminal kendaraan (bus) antarwilayah, pelabuhan laut maupun bandar udara.
"Misalnya, Bandara Samarinda Baru, Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau serta Bandara Juata Tarakan, Kalimantan Utara. Bandara itu sebelumnya dikelola UPT Kementerian Perhubungan dan ke depan, harus dikelola BUMN khususnya Angkasa Pura I," jelas Salman Lumoindong.
Pengelolaan sarana maupun fasilitas transportasi oleh pihak swasta maupun BUMN menurut ia, tentu akan mengurangi beban pembiayaan yang harus dikeluarkan daerah atau pemerintah.
Selain itu tambahnya, mensinergikan pengelolaan sarana dan fasilitas transportasi pemerintah kepada pihak swasta atau BUMN sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 harus meningkatkan semangat kinerja pemerintah daerah, utamanya kabupaten dan kota membangun sinergitas dengan pihak swasta dan BUMN, termasuk optimalisasi sektor transportasi," ujarnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016