Samarinda (ANTARA Kaltim)- Imbas dari menurunya anggaran hampir di seluruh daerah di Indonesia berdampak juga terhadap keuangan di Kabupaten Siak. Hal tersebut membuat Komisi III DPRD Siak melakukan sharing ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terkait strategi pembangunan apa yang dilakukan Kaltim dalam menghadapi krisis ini.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Siak Masri dalam kunjungan kerja di Gedung E DPRD Kaltim, Kamis (8/9).
Menurutnya dengan adanya pengurangan anggaran yang hampir terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah.
Sehingga perlu diketahui strategi pembangunan apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasinya.
"Kami bermaksud sharing mengenai strategi yang dipakai Kaltim dalam melakukan pembangunan. Apalagi kita ketahui bersama keuangan kita dalam kondisi ‘terjun bebas’ saat ini," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin mengatakan, kondisi keuangan yang dialami provinsi lain juga sama yang dirasakan Kaltim saat ini. Menurutnya rasionalisasi yang dilakukan pemerintah pusat merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam hal penghematan angaran. Kendati diakuinya imbas terhadap daerah sangat dirasakan terutama terhadap kabupaten/kota.
"Memang diakui di Kaltim pun demikian halnya dengan daerah lain. Penurunan anggaran sangat dirasakan imbasnya. Namun hingga saat ini DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan pembahasan secara bertahap," katanya.
Anggota Komisi III lainnya Irwan Faisal mengatakan, strategi yang dilakukan terkait penghematan anggaran adalah dengan menekan pemerintah daerah untuk memfilter proyek-proyek pembangunan. Dalam artian pemerintah harus memprioritaskan proyek-proyek yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Senada dengan Irwan, rekannya di Komisi III Wibowo Handoko pun mengatakan hal yang sama. Hingga saat ini Kaltim tak bedanya dengan Provinsi Riau yang masih mengandalkan pendapatan dari sektor Sumber daya alam (SDA). Namun ia mengatakan dengan kondisi finansial daerah yang mengalami kemerosotan maka beberapa proyek akan dilakukan evaluasi.
"Prediksi kami APBD Katim di 2017 berkisar Rp 4-5 triliun. Namun tentunya belum mampu untuk menutupi kondisi yang ada saat ini. Kita akan memaksimalkan pendapatan dari sektor riil yang lain. Misalkan meningkatkan biaya retribusi serta menggenjot PAD sumber yang lain," katanya. (Humas DPRD kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Siak Masri dalam kunjungan kerja di Gedung E DPRD Kaltim, Kamis (8/9).
Menurutnya dengan adanya pengurangan anggaran yang hampir terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah.
Sehingga perlu diketahui strategi pembangunan apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasinya.
"Kami bermaksud sharing mengenai strategi yang dipakai Kaltim dalam melakukan pembangunan. Apalagi kita ketahui bersama keuangan kita dalam kondisi ‘terjun bebas’ saat ini," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin mengatakan, kondisi keuangan yang dialami provinsi lain juga sama yang dirasakan Kaltim saat ini. Menurutnya rasionalisasi yang dilakukan pemerintah pusat merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam hal penghematan angaran. Kendati diakuinya imbas terhadap daerah sangat dirasakan terutama terhadap kabupaten/kota.
"Memang diakui di Kaltim pun demikian halnya dengan daerah lain. Penurunan anggaran sangat dirasakan imbasnya. Namun hingga saat ini DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan pembahasan secara bertahap," katanya.
Anggota Komisi III lainnya Irwan Faisal mengatakan, strategi yang dilakukan terkait penghematan anggaran adalah dengan menekan pemerintah daerah untuk memfilter proyek-proyek pembangunan. Dalam artian pemerintah harus memprioritaskan proyek-proyek yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Senada dengan Irwan, rekannya di Komisi III Wibowo Handoko pun mengatakan hal yang sama. Hingga saat ini Kaltim tak bedanya dengan Provinsi Riau yang masih mengandalkan pendapatan dari sektor Sumber daya alam (SDA). Namun ia mengatakan dengan kondisi finansial daerah yang mengalami kemerosotan maka beberapa proyek akan dilakukan evaluasi.
"Prediksi kami APBD Katim di 2017 berkisar Rp 4-5 triliun. Namun tentunya belum mampu untuk menutupi kondisi yang ada saat ini. Kita akan memaksimalkan pendapatan dari sektor riil yang lain. Misalkan meningkatkan biaya retribusi serta menggenjot PAD sumber yang lain," katanya. (Humas DPRD kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016