Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Zain Taufiq Nurrohman mengemukakan program penyaluran beras untuk keluarga miskin atau raskin dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah setempat sudah berjalan maksimal.
"Penyaluran raskin mencapai 92,37 persen, yaitu 24,56 ton untuk rumah tangga dan dilihat dari sasaran penerima telah mencapai sebanyak 136.451 keluarga miskin," ujar Zain saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim di Samarinda, Selasa.
Kendati demikian, Zain juga menyayangkan masih ada temuan di lapangan bahwa penerima raskin bukan tergolong rumah tangga miskin, bahkan ada pedagang yang memborong raskin untuk dijual kembali.
Selain itu, acuan data dasar keluarga penerima raskin, akurasinya selalu menjadi perdebatan.
Ada beberapa daerah yang tidak bersedia menerima penyaluran raskin, karena selain masalah data, pemerintah daerah masih harus menyediakan dana tambahan untuk memperlancar distribusi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
"Pemerintah harus segera melakukan pemuktahiran data orang miskin dengan terjun langsung ke lapangan agar jangan sampai data yang diterima berbeda dengan aslinya. Ini yang menyebabkan jumlah orang miskin penerima raskin terus melonjak tajam," tambah Zain di sela rapat paripurna DPRD Kaltim.
Ia menjelasakan penyumbang terbesar untuk garis kemiskinan nonmakanan urutan pertama baik di daerah perkotaan maupun perdesaan yaitu perumahan.
"Pemerintah Provinsi Kaltim telah membangun 330 unit rumah pada 2014 sebagai upaya meningkatkan persentasi penduduk miskin yang memiliki rumah layak huni dari 12,5 persen menjadi 13,33 persen, dari target 20 persen. Jumlah ini harus terus ditingkatkan," ungkap Zain.
Politisi PAN itu mengapresiasi langkah-langkah program sejenis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun APBD dalam rangka membantu masyarakat miskin. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Penyaluran raskin mencapai 92,37 persen, yaitu 24,56 ton untuk rumah tangga dan dilihat dari sasaran penerima telah mencapai sebanyak 136.451 keluarga miskin," ujar Zain saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim di Samarinda, Selasa.
Kendati demikian, Zain juga menyayangkan masih ada temuan di lapangan bahwa penerima raskin bukan tergolong rumah tangga miskin, bahkan ada pedagang yang memborong raskin untuk dijual kembali.
Selain itu, acuan data dasar keluarga penerima raskin, akurasinya selalu menjadi perdebatan.
Ada beberapa daerah yang tidak bersedia menerima penyaluran raskin, karena selain masalah data, pemerintah daerah masih harus menyediakan dana tambahan untuk memperlancar distribusi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
"Pemerintah harus segera melakukan pemuktahiran data orang miskin dengan terjun langsung ke lapangan agar jangan sampai data yang diterima berbeda dengan aslinya. Ini yang menyebabkan jumlah orang miskin penerima raskin terus melonjak tajam," tambah Zain di sela rapat paripurna DPRD Kaltim.
Ia menjelasakan penyumbang terbesar untuk garis kemiskinan nonmakanan urutan pertama baik di daerah perkotaan maupun perdesaan yaitu perumahan.
"Pemerintah Provinsi Kaltim telah membangun 330 unit rumah pada 2014 sebagai upaya meningkatkan persentasi penduduk miskin yang memiliki rumah layak huni dari 12,5 persen menjadi 13,33 persen, dari target 20 persen. Jumlah ini harus terus ditingkatkan," ungkap Zain.
Politisi PAN itu mengapresiasi langkah-langkah program sejenis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun APBD dalam rangka membantu masyarakat miskin. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015