Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II 2024 selama empat hari di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Rakernas ini dimulai 18-21 November 2024," kata Anggota Ombudsman RI sekaligus sebagai pengampu wilayah Kaltim, Hery Susanto, Senin (18/11).
Dia mengatakan, agenda Rakernas selain untuk mengevaluasi kinerja tahun 2023/2024 juga merumuskan dan menetapkan agenda kerja tahun 2025-2026 mendatang.
Menurutnya Rakernas merupakan agenda tahunan Ombudsman untuk evaluasi dan menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Rakernas diikuti Pimpinan Ombudsman RI serta kepala unit di kantor pusat maupun kantor perwakilan di 34 provinsi se-Indonesia.
Lanjutnya, pada Rakernas itu juga dirangkai acara penyerahan hasil kajian sistemik terkait Pengawasan Pembangunan Infrastruktur IKN pada kurun waktu 2022-2024.
“Kami berharap Rakernas II Ombudsman RI tahun 2024 ini mampu memperkuat dan meningkatkan kinerja lembaga untuk tahun-tahun mendatang, terutama jelang berlakunya efektivitas pemindahan IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Hery Susanto.
Sementara itu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Ombudsman RI, Latif Maulana Razak yang juga Ketua Panitia Rakernas II menyebutkan Rakernas merupakan momentum strategis bagi Ombudsman RI untuk memastikan efektivitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, terutama di masa transisi pemindahan Ibu Kota Nusantara.
“Kami optimistis hasil kajian sistemik terkait Pengawasan Pembangunan Infrastruktur IKN akan memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru," katanya.
Dikemukakannya hal tersebut mencerminkan komitmen Ombudsman dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.
Hery Susanto menambahkan dalam Rakernas II tersebut, Ombudsman RI turut mengundang Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, untuk memberikan sambutan dan arahan, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai keynote speaker.
"Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Otorita IKN, Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, hingga pemerintah provinsi se-Indonesia," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Rakernas ini dimulai 18-21 November 2024," kata Anggota Ombudsman RI sekaligus sebagai pengampu wilayah Kaltim, Hery Susanto, Senin (18/11).
Dia mengatakan, agenda Rakernas selain untuk mengevaluasi kinerja tahun 2023/2024 juga merumuskan dan menetapkan agenda kerja tahun 2025-2026 mendatang.
Menurutnya Rakernas merupakan agenda tahunan Ombudsman untuk evaluasi dan menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Rakernas diikuti Pimpinan Ombudsman RI serta kepala unit di kantor pusat maupun kantor perwakilan di 34 provinsi se-Indonesia.
Lanjutnya, pada Rakernas itu juga dirangkai acara penyerahan hasil kajian sistemik terkait Pengawasan Pembangunan Infrastruktur IKN pada kurun waktu 2022-2024.
“Kami berharap Rakernas II Ombudsman RI tahun 2024 ini mampu memperkuat dan meningkatkan kinerja lembaga untuk tahun-tahun mendatang, terutama jelang berlakunya efektivitas pemindahan IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Hery Susanto.
Sementara itu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Ombudsman RI, Latif Maulana Razak yang juga Ketua Panitia Rakernas II menyebutkan Rakernas merupakan momentum strategis bagi Ombudsman RI untuk memastikan efektivitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, terutama di masa transisi pemindahan Ibu Kota Nusantara.
“Kami optimistis hasil kajian sistemik terkait Pengawasan Pembangunan Infrastruktur IKN akan memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru," katanya.
Dikemukakannya hal tersebut mencerminkan komitmen Ombudsman dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.
Hery Susanto menambahkan dalam Rakernas II tersebut, Ombudsman RI turut mengundang Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, untuk memberikan sambutan dan arahan, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai keynote speaker.
"Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Otorita IKN, Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, hingga pemerintah provinsi se-Indonesia," katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024