Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim lebih memperhatikan pembangunan di desa tertinggal di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
"Pemprov Kaltim memiliki anggaran yang cukup besar, sehingga pemerataan pembangunan harus dilakukan, termasuk di desa tertinggal," kata Ekti di Samarinda, Rabu.
Legislator daerah pemilihan Kubar dan Mahulu itu mengatakan 14 dari 17 desa tertinggal di Kaltim berada di kabupaten Kubar dan Kabupaten Mahulu merujuk data terbaru.
Ada tiga hal yang harus ditingkatkan di desa tertinggal, menurutnya, yaitu akses jalan, listrik, dan air bersih. Khusus untuk akses jalan, dia meminta Pemprov Kaltim untuk memperhatikan kondisi jalan yang hingga kini masih tak bisa dilintasi
Dia mencontohkan kondisi jalan di Kecamatan Bongan, Kubar tidak memiliki akses jalan darat. Masyarakat di wilayah tersebut hanya bisa menggunakan perahu kecil (klotok) untuk bepergian.
Baca juga: DPRD Kaltim usul kades di Kubar ajukan Bankeu untuk perbaikan jalan
“Kondisi ini tentu sangat menyulitkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kaltim, lanjutnya, bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai di wilayah perkotaan maju, namun timpang dengan wilayah yang lainnya dari sisi infrastruktur,” tuturnya.
Ekti menambahkan ada beberapa jalan tanpa status di Kubar yang bisa diperbaiki, seperti di Long Bagun dan Desa Bongan. Menurutnya, perbaikan jalan tersebut bisa dilakukan melalui anggaran APBN, APBD Provinsi Kaltim, maupun APBD kabupaten.
“Pemprov Kaltim perlu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk menindaklanjuti usulan itu,” katanya.
Dia berharap, Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti permintaannya tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah itu akan meningkat. (Adv/DPRD Kaltim)
Baca juga: Kabupaten Kutai Barat siap jadi penyangga IKN Nusantara
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Pemprov Kaltim memiliki anggaran yang cukup besar, sehingga pemerataan pembangunan harus dilakukan, termasuk di desa tertinggal," kata Ekti di Samarinda, Rabu.
Legislator daerah pemilihan Kubar dan Mahulu itu mengatakan 14 dari 17 desa tertinggal di Kaltim berada di kabupaten Kubar dan Kabupaten Mahulu merujuk data terbaru.
Ada tiga hal yang harus ditingkatkan di desa tertinggal, menurutnya, yaitu akses jalan, listrik, dan air bersih. Khusus untuk akses jalan, dia meminta Pemprov Kaltim untuk memperhatikan kondisi jalan yang hingga kini masih tak bisa dilintasi
Dia mencontohkan kondisi jalan di Kecamatan Bongan, Kubar tidak memiliki akses jalan darat. Masyarakat di wilayah tersebut hanya bisa menggunakan perahu kecil (klotok) untuk bepergian.
Baca juga: DPRD Kaltim usul kades di Kubar ajukan Bankeu untuk perbaikan jalan
“Kondisi ini tentu sangat menyulitkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kaltim, lanjutnya, bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai di wilayah perkotaan maju, namun timpang dengan wilayah yang lainnya dari sisi infrastruktur,” tuturnya.
Ekti menambahkan ada beberapa jalan tanpa status di Kubar yang bisa diperbaiki, seperti di Long Bagun dan Desa Bongan. Menurutnya, perbaikan jalan tersebut bisa dilakukan melalui anggaran APBN, APBD Provinsi Kaltim, maupun APBD kabupaten.
“Pemprov Kaltim perlu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk menindaklanjuti usulan itu,” katanya.
Dia berharap, Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti permintaannya tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah itu akan meningkat. (Adv/DPRD Kaltim)
Baca juga: Kabupaten Kutai Barat siap jadi penyangga IKN Nusantara
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023