Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, menerima berbagai penghargaan nasional pada 2023, berkat kinerja positif Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Alhamdulillah, kinerja ASN dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) sudah berjalan baik, bahkan banyak mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan tingkat nasional," ujar Bupati Kukar Edi Damansyah saat Peringatan HUT ke-52 Korpri di Tenggarong, Kalimantan Timur, Rabu.
Sejumlah apresiasi tingkat nasional itu antara lain penghargaan Mal Pelayanan Publik (MPP) kategori Prima dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik klaster Pemerintah Kabupaten untuk Kawasan Masyarakat Pertanian Unggulan Rakyat Sejahtera Mandiri Pangan (Kampung Raja Mapan).
Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kutai Kartanegara pada 22 November 2023.
Kemudian, penghargaan indeks Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Proaktif 2023 terbaik ke dua tingkat kabupaten se-Indonesia dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Baca juga: Bupati Kukar: Pemerintahan desa jadi pilar tingkatkan kesejahteraan warga
Penghargaan itu diterima oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kukar Aspianur Sandi yang diserahkan Kepala LKPP Republik Indonesia.
Lantas penghargaan 10 Besar Pemkab dengan Indeks Implementasi Nilai “ADAPTIF” 47,3 persen, hasil survei pemetaan dan pengukuran budaya kerja ASN AKHLAK Culture Health Indeks (ACHI) oleh Accelerated Transformation (ACT) Consulting International bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Edi Damansyah menyampaikan apresiasi kepada Korpri dan seluruh ASN Kukar atas dedikasi dan perbaikan kinerja, termasuk tiga tahun terakhir menunjukkan kinerja di beberapa bidang, seperti bidang IT, Program Kita Disapa, penanganan sunting, penanganan kemiskinan, dan sejumlah program lain.
Dia berharap para birokrasi yang diketuai oleh Sekda Kukar Sunggona, terus konsisten dalam merancang kebijakan yang sudah ditetapkan RPJMD melalui peraturan daerah.
"Saya juga bersyukur karena para ASN dan Korpri Kukar, melalui koordinasi yang baik antara Pemkab Kukar dengan lembaga/kementerian, mampu memperbaiki data sehingga komponen dana bagi hasil untuk Kukar mendapat tambahan," kata Edi.
Baca juga: Pemkab Kukar bantu peralatan untuk 25 ribu nelayan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023