Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai target swasambada daging sapi dan mewujudkan dua juta populasi sapi pada akhir 2018.
Kemampuan pemerintah pusat hingga daerah masih terbatas dalam menambah populasi sapi sehingga swasembada daging sulit dicapai jika tidak melibatkan banyak pihak, ujar Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dadang Sudarya di Samarinda, Rabu..
"Untuk mencapai swasembada daging sapi bahkan surplus, Kaltim membutuhkan ternak bibit yang cukup banyak hingga mencapai 45 ribu ekor sapi tiap tahun," katanya
Dewasa ini kemampuan pemerintah yang menggulirkan dana dari APBN, APBD Provinsi Kaltim, dan APBD kabupaten serta kota baru mampu membiayai untuk pembelian sapi bibit sebanyak delapan ribu ekor per tahun.
Terkait dengan itu, lanjut Dadang, Pemprov Kaltim harus menggandeng banyak pihak untuk mewujudkan swasembada daging yang telah lama diinginkan, apalagi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah mencanangkan populasi sapi sebanyak dua juta ekor pada 2018.
Beberapa pihak yang digandeng untuk pengembangan peternakan itu dikenal dengan istilah ABG, yakni "academic" (perguruan tinggi), "bussinesmen" (pengusaha), dan "government" (pemerintah).
Akademisi merupakan para pakar dan ahli yang dapat meneliti pengembangannya, pengusaha sebagai pemilik modal, dan pemerintah sebagai regulator, motivator, dan fasilitator guna memajukan peternakan.
Apabila tiga unsur tersebut saling mendukung dan memilih komitmen yang sama dalam pengembangannya, maka diyakini pembangunan peternakan di Kaltim akan lebih baik, termasuk akan mudah mencapai keberhasilan program dua juta ekor sapi yang ditargetkan terwujud pada akhir RPJMD Kaltim 2014-2018.
Sinergitas ABG akan mempercepat pengembangan sistem agribisnis peternakan mulai hulu hingga hilir, yakni dengan memanfaatkan peluang pasar dan sumberdaya yang tersedia secara optimal guna memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Banyak unsur dalam ABG, yakni mulai pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, pemerintah tingkat kabupaten dan kota, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha dari industri hulu hingga hilir, peternak skala kecil, menengah, dan peternak skala besar.
Dalam sinergitas dengan pengusaha, salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan melakukan pola integritas sapi-sawit, yakni memelihara sapi di lahan perkebunan sawit rata-rata tiga ekor per hektare, sedangkan saat ini luas perkebunan sawit di Kaltim sudah mencapai sat juta hektare. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Kemampuan pemerintah pusat hingga daerah masih terbatas dalam menambah populasi sapi sehingga swasembada daging sulit dicapai jika tidak melibatkan banyak pihak, ujar Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dadang Sudarya di Samarinda, Rabu..
"Untuk mencapai swasembada daging sapi bahkan surplus, Kaltim membutuhkan ternak bibit yang cukup banyak hingga mencapai 45 ribu ekor sapi tiap tahun," katanya
Dewasa ini kemampuan pemerintah yang menggulirkan dana dari APBN, APBD Provinsi Kaltim, dan APBD kabupaten serta kota baru mampu membiayai untuk pembelian sapi bibit sebanyak delapan ribu ekor per tahun.
Terkait dengan itu, lanjut Dadang, Pemprov Kaltim harus menggandeng banyak pihak untuk mewujudkan swasembada daging yang telah lama diinginkan, apalagi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah mencanangkan populasi sapi sebanyak dua juta ekor pada 2018.
Beberapa pihak yang digandeng untuk pengembangan peternakan itu dikenal dengan istilah ABG, yakni "academic" (perguruan tinggi), "bussinesmen" (pengusaha), dan "government" (pemerintah).
Akademisi merupakan para pakar dan ahli yang dapat meneliti pengembangannya, pengusaha sebagai pemilik modal, dan pemerintah sebagai regulator, motivator, dan fasilitator guna memajukan peternakan.
Apabila tiga unsur tersebut saling mendukung dan memilih komitmen yang sama dalam pengembangannya, maka diyakini pembangunan peternakan di Kaltim akan lebih baik, termasuk akan mudah mencapai keberhasilan program dua juta ekor sapi yang ditargetkan terwujud pada akhir RPJMD Kaltim 2014-2018.
Sinergitas ABG akan mempercepat pengembangan sistem agribisnis peternakan mulai hulu hingga hilir, yakni dengan memanfaatkan peluang pasar dan sumberdaya yang tersedia secara optimal guna memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Banyak unsur dalam ABG, yakni mulai pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, pemerintah tingkat kabupaten dan kota, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha dari industri hulu hingga hilir, peternak skala kecil, menengah, dan peternak skala besar.
Dalam sinergitas dengan pengusaha, salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan melakukan pola integritas sapi-sawit, yakni memelihara sapi di lahan perkebunan sawit rata-rata tiga ekor per hektare, sedangkan saat ini luas perkebunan sawit di Kaltim sudah mencapai sat juta hektare. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014