Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dalam mengelola alokasi anggaran sebesar Rp10,8 miliar lebih, diprioritaskan pada program mitigasi prabencana, seperti mengarahkan pada kegiatan simulasi, pelatihan tanggap darurat, edukasi dan sosialisasi terhadap hal yang berhubungan prabencana, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.
“Pada tahun 2023 ini, kami mengelola al anggaran kebencanaan sebesar Rp10,8 miliar, yang secara program lebih diarahkan pada mitigasi prabencana, namun sebenarnya arahan Presiden pada Rakornas kemarin soal peningkatan alokasi anggaran bencana karena dampak perubahan iklim itu dinilai tepat, dan Wali Kota Samarinda juga mendukung hal tersebut,” ujar Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso di Samarinda, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa secara umum dalam penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, namun juga menjadi kerja lintas sektor, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan juga Dinas Perumahan dan Permukiman serta instansi-instansi lainnya, jika ditotalkan penganggaran sekitar Rp500 miliar untuk penanggulangan bencana di Samarinda.
Lanjutnya, berdasarkan koordinasi dengan Wali Kota Samarinda terkait penganggaran penanggulangan bencana, bahwa Pemkot memang sangat responsif pada informasi untuk memperbesar anggaran tersebut, selama itu buat kepentingan keamanan dan perlindungan masyarakat.
“Kebencanaan adalah tanggung jawab semua pihak, namun kami dari pemerintah juga mengupayakan agar alokasi untuk penanggulangan bencana di Samarinda harus dikelola secara optimal,” ungkap Suwarso.
Dikemukakannya, dalam menanggulangi bencana di sebuah daerah, perlu adanya kerja Kolaborasi di antara lima komponen, yakni pemerintah, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat. Perpaduan lima komponen itulah yang saling menguatkan menghadapi kebencanaan.
Tambahnya, bencana adalah tanggung jawab bersama, penanggulangan itu dimulai pada prabencana, saat tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, namun jika ditelisik bahwa misi Wali Kota dalam penanggulangan bencana sekitar Rp500 miliar yang dialokasikan ke PUPR dalam penanggulangan banjir dan tanah longsor, belum dengan alokasi pada instansi lainnya.
“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Wali Kota Samarinda dan juga beberapa instansi berkaitan, untuk memantapkan kinerja lintas sektor terhadap pelaksanaan tanggap bencana pada Cuaca ekstrim,” beber Suwarso.
Ia menerangkan, cuaca ekstrim seperti hujan dan badai memungkinkan terjadinya bencana, seperti pohon tumbang, bencana banjir, tanah longsor dan lainnya, perlu diantisipasi sejak dini.
Kemudian, dalam pelaksanaan penanganan bencana, yang dilakukan BPBD adalah melakukan evaluasi terhadap penanganan-penanganan tanggap darurat, terus dilakukan monitoring yang bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Basarnas, InaRIsk, aparat TNI, Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam penanggulangan banjir, lalu kerja sama dengan aparat kepolisian, serta selalu memantau peta rawan bencana daerah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan menambah alokasi anggaran kebencanaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dalam rangka penanganan bencana di wilayah provinsi.
"Saya mendukung usulan-usulan dari BPBD untuk menambah anggaran kebencanaan," kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi pada Hari Karya Pegiat Kebencanaan (HKPK) yang diadakan di halaman Kantor BPBD Kaltim beberapa waktu lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
“Pada tahun 2023 ini, kami mengelola al anggaran kebencanaan sebesar Rp10,8 miliar, yang secara program lebih diarahkan pada mitigasi prabencana, namun sebenarnya arahan Presiden pada Rakornas kemarin soal peningkatan alokasi anggaran bencana karena dampak perubahan iklim itu dinilai tepat, dan Wali Kota Samarinda juga mendukung hal tersebut,” ujar Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso di Samarinda, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa secara umum dalam penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, namun juga menjadi kerja lintas sektor, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan juga Dinas Perumahan dan Permukiman serta instansi-instansi lainnya, jika ditotalkan penganggaran sekitar Rp500 miliar untuk penanggulangan bencana di Samarinda.
Lanjutnya, berdasarkan koordinasi dengan Wali Kota Samarinda terkait penganggaran penanggulangan bencana, bahwa Pemkot memang sangat responsif pada informasi untuk memperbesar anggaran tersebut, selama itu buat kepentingan keamanan dan perlindungan masyarakat.
“Kebencanaan adalah tanggung jawab semua pihak, namun kami dari pemerintah juga mengupayakan agar alokasi untuk penanggulangan bencana di Samarinda harus dikelola secara optimal,” ungkap Suwarso.
Dikemukakannya, dalam menanggulangi bencana di sebuah daerah, perlu adanya kerja Kolaborasi di antara lima komponen, yakni pemerintah, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat. Perpaduan lima komponen itulah yang saling menguatkan menghadapi kebencanaan.
Tambahnya, bencana adalah tanggung jawab bersama, penanggulangan itu dimulai pada prabencana, saat tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, namun jika ditelisik bahwa misi Wali Kota dalam penanggulangan bencana sekitar Rp500 miliar yang dialokasikan ke PUPR dalam penanggulangan banjir dan tanah longsor, belum dengan alokasi pada instansi lainnya.
“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Wali Kota Samarinda dan juga beberapa instansi berkaitan, untuk memantapkan kinerja lintas sektor terhadap pelaksanaan tanggap bencana pada Cuaca ekstrim,” beber Suwarso.
Ia menerangkan, cuaca ekstrim seperti hujan dan badai memungkinkan terjadinya bencana, seperti pohon tumbang, bencana banjir, tanah longsor dan lainnya, perlu diantisipasi sejak dini.
Kemudian, dalam pelaksanaan penanganan bencana, yang dilakukan BPBD adalah melakukan evaluasi terhadap penanganan-penanganan tanggap darurat, terus dilakukan monitoring yang bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Basarnas, InaRIsk, aparat TNI, Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam penanggulangan banjir, lalu kerja sama dengan aparat kepolisian, serta selalu memantau peta rawan bencana daerah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan menambah alokasi anggaran kebencanaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dalam rangka penanganan bencana di wilayah provinsi.
"Saya mendukung usulan-usulan dari BPBD untuk menambah anggaran kebencanaan," kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi pada Hari Karya Pegiat Kebencanaan (HKPK) yang diadakan di halaman Kantor BPBD Kaltim beberapa waktu lalu.
Editor : M.Ghofar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023